Berita Nasional

Pendanaan Teroris dari Kotak Amal, Politisi Nasdem : Peran PPATK Harus Lebih Masif

Anggota Komisi VIII DPR Nurhadi meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk lebih masif dalam memantau pendanaan terorisme.

Editor: M.Risman Noor
tribunnews
ilustrasi-kotak-amal-di-masjid-3622 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anggota Komisi VIII DPR Nurhadi meminta peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) untuk lebih masif dalam memantau pendanaan kelompok terorisme.

Hal tersebut disampaikan Nurhadi menyikapi salah satu pendanaan kelompok teroris Jamaah Iskamiah (JI) dari kotak amal yang ditaruh di berbagai minimarket.

"Upaya memutus pendanaan tindakan terorisme juga perlu ditata dengan melibatkan peran PPATK lebih masif dan terukur," papar Nurhadi saat dihubungi, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

"Penyalahgunaan kotak amal sebagai upaya pendanaan gerakan kelompok radikal, merupakan alarm bagi kita semua untuk lebih waspada dan berhati hati," sambungnya.

Menurutnya, tindakan radikalime di dalam negeri memang masih menjadi pekerjaan pemerintah dan semua pihak dalam memberas hingga keakar-akarnya.

Baca juga: Satu Balita Tewas, Korban Keracunan Makanan Pesta Pernikahan di Buton Bertambah Jadi 212 Orang

Baca juga: Rumah Mahfud MD Digeruduk Massa, Koordinator : Saya Tidak Bisa Melarang

"Tindakan radikal tentu harus kita lawan. Pemerintah dalam hal ini tidak perlu sungkan untuk menindak setiap tindakan yang merongrong keutuhan NKRI, karena NKRI adalah harga mati," papar politikus NasDem itu.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kata Nurhadi, harus terus melakukan upaya preventif maupun represif untuk menangkal kelompok teroris

"Tentu peran ulama, tokoh masyarakat harus pula dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahamai Islam yang rahmatan lil alamin," tutur Nurhadi.

Nurhadi menyebut tindakan pendeteksian kelompok-kelompok radikal harus dimulai dari hal terkecil, misalnya lingkup keluarga dan masyarakat sekitar.

Sebelumnya, Kepolisian RI mengungkapkan asal-usul dana yang digunakan dalam operasi jaringan teroris Jamaah Islamiah (JI).

Total, ada dua pemasukan dana yang biasa digunakan organisasi terlarang tersebut.

Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setyono mengatakan pemasukan dana pertama yaitu berasal dari Badan Usaha Milik Perorangan para anggota JI.

Baca juga: Bamsoet Minta Densus 88 Anti Teror dan TNI Segera Tangkap Pelaku Teror di Sigi

"Polri juga menemukan bahwa JI mempunyai dukungan dana yang besar dimana dana ini bersumber dari badan usaha milik perorangan atau milik anggota JI," kata Brigjen Awi di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (30/11/2020).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved