Breaking News:

Tajuk

Lebih Baik Ditunda

BEBERAPA bulan terakhir izin penyelenggaraan pernikahan diberikan kelonggaran oleh pemerintah sejak pandemi Covid-19 berlangsung sekitar 9 bulan

Editor: Eka Dinayanti

Editor:Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - BEBERAPA bulan terakhir izin penyelenggaraan pernikahan diberikan kelonggaran oleh pemerintah sejak pandemi Covid-19 berlangsung sekitar 9 bulan atau tepatnya sejak April 2020 silam. Masyarakat pun baik di daerah maupun di perkotaan pun ramai-ramai melangsungkan pesta pernikahan. Banyak warga yang menyodorkan pengajuan izin acara hajatan.

Pada tahap awal pemberian izin pernikahan di masa pandemi Covid-19, persyaratannya sangat ketat dan kontrol di lapangan juga tak kalah ketat sehingga acara pesta pernikahan pun berjalan lancar. Syarat menggelar acara hajatan pernikahan harus mengantongi izin dari tim gugus tugas Covid-19. Tahapannya, mengajukan izin ke pemerintah desa atau setingkat kelurahan. Selanjutnya mengajukan izin ke ketua tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di tingat kecamatan atau camat setempat.

Kemudian pihak kecamatan nantinya mengeluarkan izin penyelenggaran pernikahan. Setelah itu, gabungan tim gugus tugas meliputi Satpol PP, bidan, polsek, dan koramil melakukan peninjauan lokasi rencana hajatan pernikahan. Jika kecamatan menyetujui, polsek baru bisa mengeluarkan izin kegiatan tersebut.

Namun, lama kelamaaan, pelaksanaan penyelenggaraan pernikahan tidak lagi mengindahkan protokol kesehatan. Tamu dan undangan tak lagi pakai masker saat acara pesta pernikahan, ukur suhu tubuh tidak ada dan bahkan tempat cuci tangan juga tidak disediakan. Di pinggiran kota, penyelenggaran pesta pernikaha lebih parah kondisinya. Tamu dan undangan pesta pernikahan berjubel, berpelukan dengan pihak mempelai tanpa ada lagi protokol kesehatan.

Kasus baru covid-19 di Kota Banjarbaru menunjukkan grafik peningkatan. Langkah tegas pun langsung dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru.

Pemerintah Kota Banjarbaru bersama satuan tugas (satgas) Covid-19 akhirnya memutuskan untuk menangguhkan seluruh izin rekomendasi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang.

Masyarakat diharapkan lebih bijaksana untuk menyikapi keputusan penyetopan izin penyelenggaran pernikahan di sejumlah kabupaten/ kota. Keamanan kesehatan yang menyangkut nyawa banyak manusia saat ini lebih penting diutamakan dibandingkan kegiatan penyelenggaraan pesta pernikahan itu sendiri. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved