Breaking News:

Jendela

Pilkada, Pilkadal, Pilih Kada?

Di Kalimantan Selatan, selain pemilihan pasangan gubernur-wakil gubernur, ada pula pemilihan pasangan walikota-wakil walikota atau bupati-wakil bupati

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Mujiburrahman Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari 

Oleh: Mujiburrahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tinggal dua hari lagi pemungutan suara Pilkada akan dilaksanakan. Pilkada serentak 2020 ini dilaksanakan di 224 kabupaten, 37 kota dan 9 provinsi di Indonesia. Di Kalimantan Selatan, selain pemilihan pasangan gubernur-wakil gubernur, ada pula pemilihan pasangan walikota-wakil walikota atau bupati-wakil bupati di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Pilkada tahun ini memang berbeda. Dua Ormas Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhamamdiyah, sempat mengusulkan kepada pemerintah agar Pilkada ditunda sampai Covid-19 bisa dikendalikan. Namun pemerintah memutuskan jalan terus, dengan catatan bahwa protokol kesehatan harus ditaati. Di awal masa kampanye memang sempat heboh perihal pelanggaran protokol kesehatan. Namun menurut Menkopolhukam, Mahfud MD, hingga hari ke-71, jumlah pelanggaran secara nasional “hanya” 2,2 persen, yakni 1.520 kasus dari 75.000 kegiatan kampanye (Kompas 6-12-2020).

Meskipun telah terjadi perbedaan pendapat perihal keamaan Pilkada di masa Covid-19 ini, kita mungkin sebaiknya mengikuti kaidah fiqh bahwa jika terjadi perbedaan pendapat, maka keputusan pemerintah yang diikuti (hukm al-hâkim yarfa’u al-khilâf). Soalnya, suara kita turut menentukan masa depan daerah lima tahun ke depan. Jika kita tidak ikut memilih, maka orang lain yang akan menentukan. Di sisi lain, tentu saja untuk orang-orang tertentu yang secara kesehatan rentan, dapat dimaklumi jika mereka memilih untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain isu kesehatan, yang lebih penting lagi adalah bagaimana agar Pilkada kali ini berjalan aman, jujur, adil, bebas dan rahasia. Sungguh sia-sia uang ratusan milyar bahkan triliunan yang habis untuk Pilkada ini, jika pelaksanaannya tidak sesuai hukum, peraturan dan nilai-nilai demokrasi. Para calon, para pemilih, penyelenggara hingga aparat penegak hukum, semua harus benar-benar memiliki komitemen yang kuat untuk mewujudkan Pilkada yang bersih dan berkualitas. Politik uang, pemaksaan hingga manipulasi suara, jangan sampai terjadi.

Dalam berbagai kegiatan diskusi, saya merasa tersanjung diberi kesempatan untuk berbicara di depan para penyelenggara Pilkada di tingkat bawah yang dikoordinasi oleh Bawaslu Provinsi dan Kota Banjarmasin. Saya juga sempat diminta berdiskusi bersama Forum Pembauran Kebangsaan yang memiliki anggota 32 suku perihal Pilkada yang damai. Dalam berbagai pertemuan itu, saya merasakan gairah masyarakat yang besar untuk mewujudkan Pilkada yang bersih dan berkualitas. Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran ketika menyadari tantangan berat yang dihadapi di lapangan.

Dalam buku Democracy for Sale (Demokrasi Diobral), Edward Aspinall dan Ward Berenschot (2019) antara lain bercerita bahwa mereka sering diundang berbicara dalam seminar membicarakan tentang politik di Indonesia. Saat seminar, pembicaraan sangat normatif dan idealis, bahkan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun pada saat rehat, ketika orang-orang berbicara secara informal, justru informasi politik yang sebenarnya perihal permainan uang dan persekongkolan terungkap. Artinya, ada kesenjangan yang sangat lebar antara pembicaraan formal dan informal.

Saya tidak yakin, apakah hal serupa terjadi pada saya dan rekan-rekan akademisi lainnya. Jika memang demikian, maka tak banyak guna berbagai pertemuan yang dilakukan itu selain untuk menghabiskan anggaran. Namun, batin saya mengatakan, keadaan tidaklah seburuk itu. Berbagai pertanyaan yang kami terima saat sesi dialog seringkali kritis dan tajam. Begitu pula, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi menyimak jawaban-jawaban yang diberikan para pembicara. Ada gairah dan semangat ingin berubah menjadi lebih baik. Ada harapan yang membuncah.

Namun keraguan tetaplah ada. Akankah janji-janji indah saat kampanye kemarin kelak akan ditepati? Akankah peraturan ditaati? Jangan-jangan, seperti dikatakan Yusran Pare (2009) dalam Gigo-Gigo, Pilkada justru menjadi Pilkadal, yang dikaitkan dengan makna ‘dikadali’, artinya ditipu atau diperdaya, entah ditipu oleh si calon, penyelenggara atau tim sukses. Karena itu, alih-alih menunggu ‘serangan fajar’, lebih baik dalam dua hari ini kita berpikir cermat, calon yang manakah yang paling tepat. Seperti kata Y.S. Agus Suseno, Pilkada itu adalah pilih kada (pilih atau tidak)?

Alhasil, Pilkada jangan sampai menjadi Pilkadal. Karena itu, kita harus menimbang-nimbang dengan saksama calon yang akan dipilih, pilih kada? (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved