Breaking News:

Jendela

Jika Politik Uang Berkurang

Saya sendiri menulis dan berbicara dalam berbagai kesempatan, menghimbau agar masyarakat tidak menjual suaranya dengan harga tunai

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Mujiburrahman Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari 

Oleh Mujiburrahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rabu, 9 Desember 2020, sekitar jam 11.00, saya dan isteri menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) di RT kami. Sekitar satu jam sebelumnya, setelah hujan mulai mereda, petugas TPS sempat membuat pengumuman melalui pengeras suara masjid. “Bapak-bapak, ibu-ibu, harap segera ke TPS. Waktu pencoblosan sampai jam 12.00.” Karena itu, kami menduga pemilih masih banyak pada jam 11.00 itu. Ternyata tidak. Yang memilih saat kami datang hanya kami berdua!

Saya tidak sempat menanyakan hari itu, berapa banyak yang datang ke TPS, dan berapa pula yang tidak. Saya juga tidak tahu apa alasan sebagian orang yang enggan datang. Saya menduga-duga, di antara sebab orang tidak datang itu adalah karena hujan, takut tertular Covid-19 atau tidak percaya lagi bahwa Pilkada akan membawa kepada perubahan yang lebih baik. Namun adapula sebab lain yang mungkin, yakni karena tiadanya atau berkurangnya politik uang. ‘Serangan fajar’ tidak ada!

Selama masa kampanye, isu politik uang cukup hangat. Saya sendiri menulis dan berbicara dalam berbagai kesempatan, menghimbau agar masyarakat tidak menjual suaranya dengan harga tunai. Kawan-kawan di Bawaslu dan jajarannya juga terus-menerus diingatkan agar mengawasi dengan sungguh-sungguh politik uang ini. Video nasihat ulama kharismatik beredar di media sosial, yang mengharamkan uang sogok pemilu. Bahkan ada calon yang mengkampanyekan anti-politik uang.

Apakah Pilkada Kalimantan Selatan kali ini benar-benar mengalami pengurangan politik uang? Untuk membuktikannya, tentu perlu penelitian lapangan. Namun, kesan sementara memang demikian, khususnya di pusat-pusat kota. Seorang kawan bercerita, di daerahnya banyak orang bilang bahwa Pilkada kali ini tidak ramai. “Kenapa?” tanya kawan itu. “Karena tidak ada uncui-nya (uangnya).” Cerita ini berbeda dengan Pemilu 2019 lalu, yang menurut seorang warga “lebih ramai dari lebaran.”

Kita patut khawatir jika ternyata terdapat korelasi antara tingkat kehadiran pemilih di TPS dengan tinggi rendahnya politik uang. Hal ini menunjukkan kesadaran politik masyarakat kita tentang arti memberikan suara di TPS sangat sederhana, yaitu ada tidaknya keuntungan jangka pendek berupa uang tunai. Tidak terpikir oleh mereka bahwa pemilu akan berpengaruh lima tahun ke depan. Bagi mereka, berbagai progam dan janji calon tak perlu diperhatikan karena dianggap basa-basi belaka.

Selain itu, patut pula ditelusuri, jika benar politik uang menurun, apakah kiranya sebab yang paling mempengaruhinya? Apakah masyarakat sudah sadar akan bahaya politik uang? Apakah nasihat-nasihat ulama kharismatis semakin dipatuhi? Apakah suara kaum cendekiawan makin didengar? Apakah pengawas pemilu dan aparat penegak hukum memang bekerja lebih keras? Atau karena tim satu calon takut melakukan politik uang karena diancam dan diawasi oleh tim calon saingannya?

Boleh jadi, semua atau sebagian alasan di atas benar. Namun, apapun alasannya, penurunan politik uang patut disyukuri. Berbagai studi ilmiah menunjukkan bahwa politik uang selalu membayangi pemilu kita. Kita juga semua tahu, dampak negatif politik uang adalah mendapatkan pemimpin yang korup, tidak amanah dan tidak kompeten. Biaya politik yang tinggi menuntut modal yang besar, yang mendorong kaum berduit untuk menanam modal guna mengeruk kekayaan negara setelah pemilu.

Dengan menurunnya politik uang, sekali lagi jika hal ini benar, maka suara rakyat yang masuk kotak adalah suara yang benar-benar murni, tanpa paksaan siapapun. Karena itu, suara itu harus benar-benar dijaga jangan sampai diubah atau dimusnahkan. Mungkin di sini berlaku ungkapan “suara rakyat, suara Tuhan”. Siapa yang mengubah suara itu, dia berkhianat kepada rakyat dan kepada Tuhan. Kualat! Di sisi lain, semua pihak sebaiknya terus mengawal agar suara rakyat itu selamat.

Sebenarnya bebas politik uang hanyalah salah satu ciri pemilu yang jujur dan adil. Pemilu adalah cara untuk memilih pemimpin terbaik. Cara harus sejalan dengan tujuan. Cara yang jahat untuk tujuan yang baik akan menjadi jahat. Cara yang jahat itu tidak hanya politik uang, tetapi juga intimidasi, pemalsuan suara dan berbagai pelanggaran peraturan pemilu lainnya. Demokrasi politik sebagai cara harus sejalan dengan tujuannya, yaitu demokrasi sosial berupa masyarakat yang adil dan makmur.

Yang rumit adalah, dalam setiap pertarungan, semua orang ingin menang. Seringkali pula, lebih-lebih di dunia politik, orang mau melakukan apapun asal bisa menang. Kata orang, dunia politik itu sarat dengan tipu muslihat. Karena itu, jika politik uang memang sudah bisa dikurangi, keculasan dan kecurangan lainnya harus tetap diwaspadai! (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved