Soal Politik Uang di Kabupaten Banjar, Bawaslu Banjar Akui Ada Isu Beredar Tapi Kasus Tak Ditemukan

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sejak tahapan awal Pilgub dan Pilbup di Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar menyatakan tidak menemukan kasus politik uang.

Komisioner Bawaslu Banjar Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banjar, M Syahrial Fitri Selasa (15/12/2020) sejak awal pihaknya meregistrasi 14 dugaan pelanggaran baik itu berupa temuan maupun laporan. 

Diantara 14 dugaan pelanggaran tersebut, delapan diantaranya dinyatakan merupakan laporan dan sisanya temuan Bawaslu.

Dugaan pelanggaran tersebut jelasnya sebagian sudah ditindaklanjuti hingga final dan ada juga dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur seperti Pidana Pemilu.

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 di Kalsel Bertambah 48 orang, Terbanyak dari Tanah Laut dan Kota Banjarmasin

Baca juga: Geger Mobil Terjungkal Tabrak Pembatas Jalan di Tabalong, Urine Pengemudi Ternyata Positif Narkoba

Baca juga: Kevin Cafe & Resto Banjarbaru Usung Konsep Retro Klasik, Harga Kantong Mahasiswa Banyak Fasilitas 

"Dugaan pelanggarannya terkait administrasi, dugaan pidana, kode etik, dan dugaan pelanggaran peraturan lainnya," tambahnya kepada banjarmasinpost.co.id.

Sementara untuk pelanggaran karena politik uang, ungkap Syahrial, tidak ditemukan. Selama pihaknya menjalankan  pengawasan tidak didapati adanya politik uang. 

"Memang ada isu yang beredar terkait politik uang. Namun saat kita melakukan pengawasan, tidak menemukannya. Sebelum hari pemilihan 9 Desember tadi, kami gencar melakukan sosialisasi terkait pencegahan politik uang dan ketat dalam mengawasi," jelasnya.

Sebelumnya dalam Pilkada Kabupaten Banjar ramai kabar beredar adanya praktik bagi-bagi uang mulai dari di Kecamatan Martapura hingga di Simpang Empat Kabupaten Banjar.

(banjarmasinpost.co.id/Milna)