Penanganan Covid 19
Presiden Jokowi Bahas Kehalalan Vaksin Covid-19 : Jangan Sampai Ada Kekhawatiran
Presiden Jokowi meminta masyarakat tak khawatir soal kehalalan vaksin covid-19. Kini tengah diuji keamanan dan efektivitanya oleh BPOM
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah menerima 1,2 juta vaksin covid-19 buatan Sinovac, China.
Terkait status vaksin Sinovac yang disebut-sebut belum mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara.
Jokowi meminta masyarakat tak khawatir soal kehalalan vaksin covid-19.
Baca juga: Update Covid-19 di Tapin, Kasus Positif Covid-19 Bertambah 3 Orang, Total 488 Kasus
Baca juga: Kasus Covid-19 Kembali Melonjak, Satgas Covid-19 Banjarmasin Imbau Warga Tak Keluar Daerah
Menurut Jokowi, pemerintah telah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama untuk memastikan kehalalan vaksin covid-19 tersebut.
"Vaksin ini juga sudah sejak awal, enam bulan yang lalu, diikuti dari MUI juga dari Kementerian Agama. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran mengenai halal dan tidak halalnya vaksin," kata Jokowi.
Hal itu disampaikan saat acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/12/2020).
"Ini dalam keadaan darurat kita karena pandemi Covid ini," tuturnya.
Menurut Jokowi, baik MUI maupun Kemenag bahkan langsung melihat proses uji klinis vaksin Covid-19 hingga ke pabriknya.
Nantinya, jika proses pengkajian sudah selesai, MUI akan mengeluarkan sertifikat kehalalan vaksin.
Bersamaan dengan itu, kata Jokowi, vaksin Covid-19 kini tengah diuji keamanan dan efektivitasnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Jika sudah dipastikan aman dan efektif, BPOM akan mengeluarkan emergency use authorization atau izin edar.
Setelahnya, vaksin dapat digunakan secara massal.
"Kalau nanti dari BPOM sudah memberikan izin suntikan, besok langsung disuntikkan, divaksinasi kepada seluruh masyarakat, dan tidak dipungut biaya alias gratis," ujar Jokowi.
Jokowi menyebutkan, proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap.
Hal ini karena jumlah penduduk yang harus divaksin di Tanah Air sangat besar, yakni 67-70 persen atau sekitar 182 juta orang.
