Breaking News:

Opini Publik

(Catatan Pilkada Kalimantan Selatan) Calon Kepala Daerah Makin Saleh

saya melihat ada hal yang tidak berubah banyak dalam Pilkada Kalimantan Selatan dibanding pelaksanaan sebelumnya, yakni politik kesalehan.

Politik Kesalehan
Dalam kajian ilmu sosial, kosakata “Politik kesalehan” diperkenalkan oleh seorang akademisi bernama Sabaa Mahmood. Saba melakukan penelitian etnografis di Kairo, Mesir. Dia meneliti sebuah fenomena yang ia sebut sebagai “gerakan kesalehan perempuan” (women’s piety movement), yang merupakan bagian dari gerakan kebangkitan Islam revivalis secara global.

Menurut Mahmood, ada dua hal utama dalam politik kesalehan, yakni proses dalam diri dan tubuh sebagai sebagai ekspresi kesalehan. Kedua hal ini saling berkelindan. Di mana paradigma pribadi yang agamis memiliki keinginan untuk membina dirinya untuk menjadi lebih taat dan saleh. Artinya, ada unsur keinginan pribadi yang bebas memilih menjadi lebih saleh, bukan terbelenggu kaku dalam sebuah ideologi.

Mahmood juga menekankan pentingnya tubuh sebagai ranah kesalehan. Dalam hal ini, tubuh sebagai ranah perwujudan dan peralihan norma atau moral, lebih dari sekedar alat untuk menunjukkan sebuah sifat terpuji. Jadi, citra saleh tidak saja menjadi bagian dari pergulatan atau proses dalam diri seseorang. Namun, ia hadir juga dalam bentuk citra luar dalam tubuh seseorang, seperti berpakaian, sikap, hingga tindak tanduk keseharian.

Jika merujuk ke Pilkada Kalsel, kedua pasang kontestan sangat menyadari bahwa urgensi agama dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keduanya bersaing menampilkan diri sebagai sosok yang saleh, atau minimal terlihat saleh. Mereka tidak terlibat penuh dalam politisasi agama, sebab ketika mengekspresikan kesalehan sebagai bagian dalam politik, ada unsur kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat yang agamis.

Namun, perlu kita sadari bahwa politik kesalehan dalam Pilkada dapat menyimpan permasalahan yang akut, yakni kesadaran berpolitik yang lebih adil kepada siapapun warganegara dapat terabaikan bahkan dilupakan. Selain itu, embrio politik identitas tersimpan dalam memori masyarakat.

Akibatnya, orang lain yang berbeda dengan kelompok mayoritas, terutama agama, sulit mendapatkan akses kepada Negara, dalam bahasa lain orang di luar kelompok agama sulit akan terpilih menjadi kepala daerah. Selain itu, wacana dalam kampanye lebih tersita dalam hal-hal yang primordial, seperti agama. Narasi esensial dalam kepemimpinan menjadi wacana sekunder pasca perbincangan agama selesai, kalau memang selesai.

Kosakata “merakyat” dalam politik kesalehan lebih beraroma kelompok mayoritas, akibatnya nasib kalangan minoritas semakin tersingkir dari perlindungan Negara. Sebab, kepala daerah terlilit dalam politik kesalehan sama rentannya terjebak untuk memilih terlibat pada kelompok mayoritas. Hal ini membuktikan politik kesalehan dalam kadar tertentu tak kalah berbahaya dengan politisasi agama. (*)

Editor: Eka Dinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved