Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Puluhan Keputusan Pilkada Disengketakan, KPU RI Beberkan Langkah Persiapan Hadapi Gugatan

Arief Budiman mengakui dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak, sudah ada 75 registrasi sengketa terhadap keputusan KPU

KPU Kalsel
Ketua KPU RI, Arief Budiman saat menyambangi Kantor KPU Provinsi Kalsel di Banjarmasin 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebagai penyelenggara sekaligus pihak yang berwenang menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tak sedikit keputusannya disengketakan.

Termasuk pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengakui dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak, sudah ada 75 registrasi sengketa terhadap keputusan KPU hingga Minggu (20/12/2020).

"Kalau data yang kami update ada 75 yang sudah diajukan," kata Arief saat berada di Kantor KPU Provinsi Kalsel, Jalan A Yani Kilometer 3,5, Banjarmasin, Kalsel, Minggu (20/12/2020).

Baca juga: FAKTA Puasa Sunnah Senin Kamis, dari Sabda Rasulullah SAW hingga Manfaatnya Bagi Kesehatan Jantung

Baca juga: KUMPULAN Ucapan Hari Ibu Bahasa Inggris & Indonesia untuk WA IG FB, Ibu Kau Bagai Seorang Malaikat

Baca juga: Lagi Hamil, Jawaban Zaskia Sungkar Saat Irwansyah Ngomel Disorot : Ga Ngerugiin Kamu

Terkait hal ini, KPU kata dia sudah mempersiapkan diri termasuk dengan pelatihan-pelatihan terhadap jajaran KPU baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi sengketa.

Salah satu hal paling krusial dalam menghadapi sengketa menurutnya adalah dokumen-dokumen dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

KPU lanjut Arief harus memastikan bahwa seluruh dokumen tersebut disimpan, tertata rapi dan tentunya tidak ada dokumen-dokumen yang dirubah apalagi dipalsukan.

Pasalnya, selain sebagai alat bukti dalam persidangan sengketa, dokumen-dokumen tersebut juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPU kepada publik.

"Karena dokumen inilah yang nanti dijadikan alat bukti. Pekerjaan kita baik karena dokumen-dokumen itu tersimpan dengan baik dan tidak ada dokumen yang diubah, dipalsukan jadi semua tertata dengan baik," terangnya.

Ia juga kembali mengingatkan kepada semua pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU untuk menempuh jalur yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan termasuk melalui Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Konstitusi.

"Jadi selesaikan di situ, jangan diselesaikan di jalanan karena itu tidak akan menyelesaikan persoalan," kata Arief.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Eka Dinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved