Terapkan Zona Integritas, RSUD H Hasan Basry Kandangan Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Komitmen RSUD H Hasan Basry (RSHHB) Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kabupaten HSS) melakukan perubahan dan memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan zona integritas bebas korupsi membuahkan hasil.

Rumah sakit rujukan se-Banua Anam ini menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penghargaan  dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) itu diserahkan secara virtual oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, pada Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2020 dari Hotel Fairmont Jakarta, Senin (21/12/2020).

Penghargaan diberikan sebagai apresiasi kepada instansi pemerintah yang berusaha membangun unit kerja percontohan berintegritas dan melayani prima.

Unit percontohan itu diharapkan membawa perubahan yang mendorong kemajuan reformasi birokrasi di Indonesia.

Bupati HSS H Achmad Fikry, didampingi Direktur RSHHS Kandangan dr Hj Rasyidah, dan Inspektor Pemkab HSS Rusmajaya, menerima penghargaan tersebut dari ruang Media Center.

Bupati menyampaikan apresiasi atas komitmen jajaran RSHHB memperkuat zona integritas hingga memperoleh penghargaan tersebut. 

Bupati pun menegaskan, penghargaan yang diperoleh menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Diapun berharap, jajaran direktur dan manajemen terus meningkatkan pelayanan sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Kita bangga,  rumah sakit sebagai tempat pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat meraih predikat ini,”kata Fikry.

Direktur RSHHB Kandangan Rasyidah, menyatakan sesuai arahan Bupati HSS, pihaknya berupaya mengerjakan yang seharusnya, bukan bekerja apa adanya, sebagaimana sering diingatkan Bupati HSS.

Akhir 2019 lalu, RSHHB mencanangkan zona integritas dan melakukan berbagai pembenahan hingga menerapkan zona integritas.

Disebutkan, ada enam area perubahan yang dilakukan, yaitu penatalaksanaan, manajemen SDM, pengawasan, manajemen birokrasi dan manajemen pelayanan publik.

“Enam area ini menjadi fokus kami,”katanya.

Situasi pandemi Covid-19, kata Rasyidah mengharuskan jajaran rumah sakit bekerja ekstra.  Selain pelayanan yang transparan, juga menyesuaikan kondisi Covid-19.

Antara lain,  penerimaan pegawai yang tetap berjalan, meski dilaksanakan secara online sehingga bebas KKN dan dan pungli. (AOL/*)