Breaking News:

Berita Tanahbumbu

Pelantikan Dua BPD Kusan Hilir Ditunda, Plh Sekda Tanbu Sebut ada Kesalahan Administrasi

ada sejumlah BPD yang dilantik di Aula Mahligai Kapet Batulicin, namun dua desa dari Kecamatan Kusan Hilir, gagal dilantik

Penulis: Man Hidayat | Editor: Eka Dinayanti
kominfo tanahbumbu
Pengambilan Sumpah anggota BPD yang dilantik di Aula Mahligai Bersujud Kapet, Rabu (23_12_2020) 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Sebelumnya, jelang akhir tahun 2020, Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu) sempat menunda dua Badan Permuswaratan Desa (BPD) untuk dilantik.

Sebelumnya ada sejumlah BPD yang dilantik di Aula Mahligai Kapet Batulicin, namun dua desa dari Kecamatan Kusan Hilir, gagal dilantik.

Dua desa itu yakni Desa Pasar Baru dan Betung.

Alasan ditunda, karena ada yang tidak sesuai sehingga pelantikannya ditunda untuk sementara.

" Iya ada yang ditunda pelantikannya, karena ada pengaduan atau keberatan dari perwakilan masyarakat kepada pak Bupati," kata Plh Sekda Tanbu, H Ambo Sakka, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: Kata Polisi Soal Penahanan Gisella Anastasia, Pengakuan MYD Imbas Video Syur 19 Detik Gisel

Baca juga: Awal 2021, 13 Titik di Kabupaten Banjar Dilanda Banjir, BPBD Prediksi ini

Baca juga: Curah Hujan Tinggi, Ratusan Rumah di Sejumlah Kecamatan di Tanahlaut Kebanjiran

Untuk detailnya, lanjut Ambo, masih dipelajari tindak lanjutnya.

Kapan dilantik, dia masih belum tahu.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ihsan Siraji, membenarkan ada dua desa yang ditunda pelantikannya saat pelantikan serentak beberapa waktu lalu.

"Ada laporan dan permintaan penundaan pelantikan untuk dua desa ini yakni Pasar Baru dan Betung. Kalau yang di Betung dan Pasar Baru ini, ada kesalahan administrasi," sebutnya.

Sementara yang memenuhi persyaratan administrasi untuk menjadi bakal calon anggota BPD, tetap dilantik.

Ihsan juga menjelaskan, mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan oleh panitia, apakah melalui pemilihan langsung atau musyawarah mufakat.

Ada pemilihan langsung, dipilih oleh kepala keluarga dan ada dengan cara musyawarah mufakat, yang harus diperhatikan adalah keterwakilan dari peserta musyawarah.

"Ini sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2018 dan Perda BPD nomor 11 tahun 2018. Dan kepala desa tidak boleh melakukan penunjukan langsung. Bila tidak ada pemilihan dan musyawarah, maka dianggap tidak sah," tandasnya

(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved