Audiensi Online Tribun Network

Kasus Covid-19 Melonjak 58 Persen, Menko Airlangga Buka-bukaan Soal Pembatasan Sosial dan Vaksinasi

Melonjaknya kasus Covid-19 membuat pemerintah melakukan pembatasan di sejumlah wilayah. Begini penjelasan Menko Airlangga Hartarto.

tangkap layar zoom/banjarmasinpost.co.id
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto saat audiensi dengan seluruh Pemimpin Redaksi dan Bisnis Tribun Network, Kamis (7/1/2021). Pembahasan terkait penanganan Covid -19, pemulihan ekonomi dan pelaksanaan vaksinasi. 

Sektor esensial masih tetap dibuka, seperti sektor kesehatan, bahan pangan dan energi, komunikasi, IT, kegiatan industri, kegiatan logistik, perhotelan dan pelayanan dasar utiliti publik, ujarnya.

Sementara untuk mal dan restoran diminta buka hingga pukul 19.00 dan masyarakat disarankan untuk bekerja dari rumah.

Hal ini dilakukan untuk untuk mengantisipasi meningkatnya kasus covid-19 yang di periode Desember pada Natal dan Tahun Baru naik cukup signifikan hingga 58 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto saat audiensi dengan seluruh Pemimpin Redaksi dan Bisnis Tribun Network, Kamis (7/1/2021). Pembahasan terkait penanganan Covid -19, pemulihan ekonomi dan pelaksanaan vaksinasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto saat audiensi dengan seluruh Pemimpin Redaksi dan Bisnis Tribun Network, Kamis (7/1/2021). Pembahasan terkait penanganan Covid -19, pemulihan ekonomi dan pelaksanaan vaksinasi. (tangkap layar zoom/banjarmasinpost.co.id)

* Vaksinasi Dilaksanakan Pekan Depan

Soal vaksinasi, menurut Airlangga, Presiden RI sudah melaksankan rapat bersama gubernur seluruh provinsi. Hasilnya semua sepakat vaksin akan dilaksanakan pekan depan.

"Dan tentunya dimulai minggu depan ini diharapkan izin emergency use authorization bisa dikeluarkan BPOM kemudian juga oleh MUI dalam bentuk sertifikasi halal," katanya.

Menurutnya, BPOM sendiri sudah mendapatkan data dari clinical trial di Bandung, kemudian mendapatkan data dari Turki yang sudah mengeluarkan emergency use authorization untuk vaksin sinovac.

"Hingga tentunya diharapkan emergency use authorization ini dapat diberikan sebelum dilakukan vaksinisasi. Kemudian kita juga sudah menyiapkan untuk beberapa tenaga kesehatan yang prioritas pertama," katanya.

Lebih lanjut Airlangga menyatakan, saat ini vaksin yang sudah didatangkan sebayak 3 juta vaksin sinovac, serta pemerintah sudah melakukan pengadaan vaksin sinovac kembali diusulkan sebanyak 122 juta vaksin.

"Kemudian juga di kwartal berikutnya nanti akan ada pengadaan kembali, nah pemerintah sudah menyiapkan akses-akses tersebut bahkan pemerintah sudah membuat perencanaan vaksinisasi terhadap 182 juta penduduk Indonesia. Yang mana bapak presiden mengarahkan bahwa dari 182 juta itu membutuhkan vaksin sejumlah 426 juta dus dan ditargetkan dapat selesai dalam satu tahun, " jelasnya.

Yang jelas katanya, saat ini sebanyak 1,2 juta vaksin sudah didistribusikan ke-34 provinsi.

"Kemudian sudah dicatat 30.346 vaksinator dan dari 8.796 fasilitas. Nah tentu sesudah dari tahapan pertama ini kita akan evaluasi untuk tahapan-tahapan berikutnya. Dan secara singkat jalurnya ini biofarma bertanggung jawab mengirim kepada Dinkes ditingkat provinsi, lalu dari Dinkes akan menyakurkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki," ujarnya.

Airlangga juga memastikan, vaksinator tentu sudah dilatih di 34 provinsi, dan tentu orang-orang yang sudah terbiasa melakukan imunisasi.

"Sehingga yang dikirim vaksinnya dan mereka masing-masing mempungai kapasitas untuk melakukan vaksinasi," katanya.

Airlangga juga mengatakan, arahan Presiden RI untuk menyeimbangkan antara penanggulangan Covid dan pemulihan ekonomi.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved