Ada 16,7 Juta Data DTKS Mencurigakan, KPK Minta Mensos Risma Lakukan Ini

Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ingin jajarannya menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengelolaan bantuan sosial (bansos).

Instruksi ini diungkapkan Risma saat bertemu dengan pimpinan serta keduputian pencegahan dan monitoring KPK.

Pertemuan itu membahas upaya pencegahan korupsi dalam berbagai program bantuan Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain ke KPK, Risma juga telah bersurat ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri, hingga Universitas Indonesia. Hal itu bertujuan supaya pelaksanaan program bantuan Kemensos dapat berjalan baik.

Baca juga: Proyek Toilet Mahal Rp 196 Juta di Sejumlah SDN Bekasi Dilaporkan ke KPK, Jubir KPK: Kami Telaah

Baca juga: Gelandangan yang Ditemui Mensos Risma Dituding Settingan, Begini Pengakuan Kakek Nur Saman

Baca juga: Daftar 6 Menteri Baru Hasil Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi, Yaqut Cholil Hingga Tri Risma

Sementara itu KPK meminta Mensos Risma untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, saat ini terdapat 16,7 juta orang tercantum dalam DTKS, tetapi tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

"Ada 16.700.000 orang yang enggak ada NIK padahal ada di DTKS. Jadi Bu Risma kira-kira punya DTKS 97 juta, sebenarnya 16 juta ini kita enggak yakin orangnya ada atau enggak karena enggak ada NIK," kata Pahala dalam konferensi pers, Senin (11/1/2021).

Menurut Pahala, sejak awal KPK telah merekomendasikan agar data 16,7 juta orang yang tercantum dalam DTKS itu dihapus.

Data yang dihapus, kata Pahala, dapat diganti dengan data yang disimpan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

"Itulah esensi pemadanan, ada yang dihilangkan dari Kemensos karena enggak punya NIK tetapi ada yang sebagian di Dukcapil itu dipindahkan," ujar Pahala.

Selain itu, Pahala mengatakan, KPK juga mendapati ada 1,06 juta orang dalam DTKS yang memiliki NIK ganda dan 234.000 orang lainnya yang sudah meninggal dunia.

Oleh karena itu, KPK dan Kementerian Sosial juga sepakat untuk mempercepat proses pemadanan data tersebut agar penyaluran bantuan sosial nantinnya dapat lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Risma mengaku akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh KPK tersebut.

"Saya sudah perintahkan untuk menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan dan ini sudah kita lakukan terus," ujar mantan Wali Kota Surabaya itu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Minta Risma Perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial", Klik untuk baca: