Breaking News:

Kebijakan Baru Whatsapp

Indonesia Kalah Galak dari India Soal Kebijakan Baru Whatsapp, Menkominfo Diminta Gunakan Diskresi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memanggil perwakilan WhatsApp dan Facebook untuk membahas kebijakan privasi baru

Shutterstock/Antonio Salaverry
Ilustrasi Whatsapp di Hp dan Personal Computer (PC).Indonesia Kalah Galak dari India Soal Kebijakan Baru Whatsapp, Menkominfo Diminta Gunakan Diskresi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kontroversi kebijakan baru Whatsapp membuat pemerintah turun tangan. Hal itu lantaran banyak pengguna yang khawatir mengenai privasi dan keamanan data diri mereka.

Baru-baru ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memanggil perwakilan WhatsApp dan Facebook untuk membahas kebijakan privasi baru yang jadi perdebatan di kalangan masyarakat.

Setelah pertemuan tersebut, pemerintah meminta WhatsApp untuk lebih transparan terkait pemrosesan data pengguna dan mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Namun, respons pemerintah ini dinilai kurang tegas dan tidak percaya diri.

Sikap ini berbeda dengan pemerintah India yang tampak lebih "galak" dengan meminta WhatsApp menarik kebijakan privasi barunya dan menghormati data pribadi pengguna WhatsApp di India.

Baca juga: Samsung Galaxy A32 5G Resmi Diluncurkan, Segini Harga Smartphone Terbaru Samsung

Baca juga: XL Axiata Tawarkan Bundling Samsung Galaxy S21 Series Mulai Rp 1, Hanya Ada di 5 Daerah Ini

Pengamat kebijakan publik, Riant Nugroho, mengatakan, kegamangan Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan WhatsApp dikarenakan belum ada dasar hukum dalam bentuk undang-undang.

Dasar hukum tersebut diperlukan untuk menjadi landasan pemerintah dalam berargumentasi ke pelaku bisnis seperti internasional seperti Facebook dan anak perusahaannya.

"Dapat dipahami mengapa pemerintah kita, khususnya Kominfo agak kurang percaya diri, karena tidak ada dasar kebijakan atau hukum yang membantu untuk menyampaikan argumentasi," jelas Riant ketika dihubungi KompasTekno, Rabu (21/1/2021).

Meskipun begitu, ada dua hal yang menurut Riant bisa dilakukan Pemerintah Indonesia. Pertama adalah memberikan penyataan kritik.

Menteri Kominfo, dalam hal ini Johnny G Plate, bisa menggunakan diskresinya sebagai pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memberikan kritik, meskipun belum ada landasan hukum.

Halaman
123
Editor: Anjar Wulandari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved