Pilkada Kalsel 2020

Laporannya Dihentikan Bawaslu Banjarmasin, Tim AnandaMu  Ancam Bawa ke DKPP RI

Hasil pemeriksaan Bawaslu Banjarmasin adalah hanya tiga dari empat dugaan pelanggaran yang diteruskan statusnya, lalu sisanya dihentikan

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/frans rumbon
Ketua Tim Hukum Paslon AnandaMu, Dr Bambang Widjojanto. 

Editor : Hari Widodo
 
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bawaslu Kota Banjarmasin sudah merilis tindaklanjut hasil terhadap laporan yang dilayangkan oleh tim dari pasangan calon (paslon) Hj Ananda-Ustadz H Mushaffa Zakir Lc (AnandaMu).

Anandamu melaporkan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh paslon petahana yakni Ibnu Sina-Ariffin Noor dalam di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Hasil pemeriksaan Bawaslu Banjarmasin adalah hanya tiga dari empat dugaan pelanggaran tersebut yang diteruskan statusnya, lalu sisanya dihentikan. 

Ada pun laporan yang dihentikan yaitu laporan dengan terlapor Ibnu Sina-Ariffin Noor. Sedangkan laporan yang diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI yaitu atas nama Ahmad Baihaqi dan Redwan Rezayadi serta atas nama Mergi Mahrita yang diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin.

Baca juga: Rontok, Laporan AnandaMu Terkait Dugaan Kecurangan Petahana di Bawaslu Banjarmasin

Baca juga: Laporan dari Tim AnandaMu Ada Dugaan Unsur Pidana, Bawaslu Banjarmasin Libatkan Gakkumdu

Terkait status laporan ini, Ketua Tim Hukum AnandaMu yakni Dr Bambang Widjojanto pun bereaksi dan menyebut bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah membuat "Putusan Setengah Hati" atas laporan dugaan pelanggaran yang disampaikannya pada 11 Januari 2021 ke Bawaslu Kalsel kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Banjarmasin tersebut.

Putusan itu tidak sekadar memperlihatkan adanya tindakan unprofessional conduct atau cara kerja yang tidak professional saja, namun sekaligus menunjukkan adanya indikasi konflik kepentingan.

"Hal itu tentunya selain dapat merusak kehormatan institusi Bawaslu tapi juga membuat makin meluasnya ketidakpercayaan publik pada penyelenggaraan Pilkada di Kota Banjarmasin,” ujarnya dalam rilis yang disampaikan oleh tim AnandaMu, Sabtu (23/1/2021).

Ia menyebut, ada sekitar 62 alat bukti yang diajukan pelapor, yang juga memuat fakta yang menurutnya tak terbantahkan bahwa telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan paslon petahana, termasuk pada masa tenang dan setelah hari pencoblosan, namun banyak diabaikan. 

“Padahal fakta terjadinya pelanggaran dan kecurangan tersebut tampak jelas dari bagian putusan yang berbunyi bahwa status kasus para Terlapor Ahmad Baihaqi dan Redwan Rezayadi yang notabene seorang Lurah diteruskan ke KASN,” tambah pria yang juga akrab disapa BW ini.

Dari bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Ahmad Baihaqi yang menjadi Ketua Yayasan Banjarmasin Baiman 2 dan Redwan Rezayadi Lurah Kuin Cerucuk yang keduanya adalah ASN merupakan bagian tidak terpisahkan serta menjadi bagian Tim Pemenangan yang dikordinasikan secara langsung dan terstruktur dibawah kendali Ibnu Sina-Arifin Noor. 

“Keduanya punya indikasi yang sangat kuat melakukan pelanggaran perundang-undangan dan tindak kecurangan dalam Pilkada Kota Banjarmasin,” bebernya.

Baginya petahana adalah pihak yang mendapat keuntungan dari pelanggaran dan kecurangan yang diduga keras dilakukan kedua oknum ASN, dengan cara antara lain melakukan pengumpulan KTP dan mendorong warga untuk memilih Ibnu Sina-Arifin Noor melalui sejumlah koordinator lapangan. 

Namun petahana dibiarkan melenggang bebas dan kasusnya dalam laporan berbunyi “dihentikan“.

Tidak hanya itu saja, Ibnu Sina dengan Ahmad Baihaqi juga telah membentuk Grup WhatsApp bersama bernama Banjarmasin Baiman 2 yang ketuanya adalah Ahmad Baihaqi dan anggotanya termasuk Ibnu Sina.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved