Breaking News:

Kalsel Bergerak

Gubernur Kalsel Paparkan Komitmen Peduli Lingkungan

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam paparannya menegaskan, Pemprov berkomitmen terhadap peningkatan tata kelola lingkungan.

Editor: Eka Dinayanti
humpro pemprov kalsel
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor memaparkan kebijakan dalam tata kelola li ngkungan melalui vicon dengan Kementerian LHK, Selasa (26/1/2021). 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan lima poin rekomendasi terkait penanganan pascabanjir Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Rekomendasi Kementerian LHK disampaikan dalam Rakor secara virtual antara Gubernur Kalsel dan jajaran dengan Kementerian LHK yang dipimpin Wamen LHK Alue Dohong, Selasa (26/1/2021).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam paparannya menegaskan, Pemprov berkomitmen terhadap peningkatan tata kelola lingkungan.

Ini dibuktikan selama kepemimpinannya dalam lima tahun terakhir, sudah mencabut 625 izin tambang dari sekitar 900 izin tambang, termasuk tidak mengeluarkan izin perusahaan sawit.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor memaparkan kebijakan dalam tata kelola li ngkungan melalui vicon dengan Kementerian LHK, Selasa (26/1/2021).
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor memaparkan kebijakan dalam tata kelola li ngkungan
melalui vicon dengan Kementerian LHK, Selasa (26/1/2021). (humpro pemprov kalsel)

Sementara Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira mengatakan langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemprov Kalsel pascabanjir, antara lain melakukan kajian secara menyeluruh komprehensif terhadap sejumlah daerah aliran sungai (DAS) yang terdapat daerah tangkapan air.

“Kami akan lakukan kajian menyeluruh terkait daerah tangkapan air di wilayah DAS Barito,” katanya usai rakor.

Fajar mengungkapkan beberapa rekomendasi KLHK yaitu perbaikan pada vegetasi seperti program penanaman kembali pada lahan kritis yang mendapat dukungan penuh Kemen LHK untuk dilanjutkan.

Kedua evaluasi terhadap bangunan sipil (infrastruktur) pengendali banjir seperti bendungan, kanal, embung, dan lain-lain, agar bisa dilakukan perbaikan bila diperlukan.

Ketiga, Pemprov Kalsel diminta mengevaluasi terhadap kebijakan yang ada.  

Disebutkan Fajar, Pemprov Kalsel saat ini sudah memiliki Perda  tentang Revolusi Hijau, Perda RPPLH, dan Perda tentang Jasa Lingkungan yang akan diterapkan dengan baik.

Rekomendasi selanjutnya terkait pembinaan kepada masyarakat, karena  program-program yang dilakukan dan terakhir rekomendasi membangunan alat peringatan atau deteksi dini banjir.

“Sehingga bila ada curah hujan tinggi lagi, maka jauh-jauh hari peringatan sudah disampaikan dan masyarakat sudah tahu,” ujarnya.

Dalam rapat disampaikan mencari solusi kedepannya berupa langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi curah hujan tinggi (ekstrem) lagi, sehingga dampaknya bisa diminimalisir.

Turut mendampingi gubernur, para kepala dinas terkait yakni Kadis ESDM Kelik Isharwanto, Hanifah Dwi Nirwana (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Suparmi (Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan), Fatimatuzzahra (Plt Kepala Dinas Kehutanan), dan Nafarin (Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). (aol/*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved