Breaking News:

Berita Nasional

Inilah 5 Orang yang Coba Kudeta di Partai Demokrat, AHY: Salah Satunya Pejabat Tinggi Pemerintah

AHY sebut ada gerakan politik inkonstitusional yang berupaya merebut kepemimpinan partai secara paksa oleh lima orang.Salah satunya pejabat pemerintah

screenshot
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers, Senin (1/2/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kondisi Partai Demokrat yang coba diobok-obok ‘orang luar’ diungkap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono itu mengungkapkan, ada gerakan politik inkonstitusional yang berupaya merebut kepemimpinan partai secara paksa oleh lima orang. Salah satunya disebut pejabat tinggi pemerintahan kabinet Jokowi.

Tak hanya melibatkan kader dan mantan kader, gerakan politik tersebut dikatakan merupakan pejabat penting di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta dan disiarkan secara virtual, Senin (1/2/2021).

Tangani Pandemi, Banjir dan Puting Beliung, BPKAD Banjarbaru Siap Cairkan Dana BTT Rp 5 Miliar

Nasib Tabungan Haji Nasabah, Imbas Merger 3 Bank Syariah Jadi Bank Syariah Indonesia

"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap AHY.

AHY melanjutkan, gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

AHY menambahkan, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor tentang adanya gerakan politik inkonstutional itu merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum Partai Demokrat tersebut, kata AHY, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ucapnya.

Halaman
12
Editor: Anjar Wulandari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved