Sertifikat Elektronik

Aturan Sertifikat-el Berlaku, Kepala BPN Pastikan Tidak Tarik Sertifikat Analog: Keduanya Diakui

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menegaskan, tidak benar BPN akan menarik sertifikat fisik

ANTARA FOTO/JOJON
Warga mencium sertifikat usai mengikuti penyerahan sertifikat tanah gratis oleh Presiden Joko Widodo secara virtual, di Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (5/1/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -Pemerintah resmi memberlakukan sertifikat elektronik untuk dokumen pertanahan mulai tahun ini. Badan Pertanahan Nasional selaku instansi berwenang tidak lagi menerbitkan sertifikat analog dalam bentuk fisik atau kertas.

Adapun kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik. Adapun peralihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik yang lebih efisien.

Terkait aturan itu, BPN pun dikabarkan akan menarik sertifikat fisik yang dimiliki masyarakat untuk diganti dengan sertifikat-el.

Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menegaskan, tidak benar BPN akan menarik sertifikat fisik (lama).

Penarikan Sertifikat Tanah Asli Milik Masyarakat ke BPN Bakal Secepatnya, Pemerintah: Jangan Takut

2021, Sertifikat Tanah Sudah Elektronik atau Sertifikat-el, Begini Nasib Sertifikat Tanah Kertas

Menurutnya, semua sertifikat lama masih tetap berlaku sampai dengan proses transformasi tuntas dalam bentuk elektronik (digital).

"Banyak sekali salah paham, kekeliruan, orang-orang mengutip di luar konteks. Saya tegaskan, BPN tidak akan pernah menarik sertifikat sampai transformasi dalam bentuk elektronik," ujar Sofyan dalam Webinar Arah Kebijakan Pertanahan Pasca-UU Cipta Kerja, Kamis (04/02/2021).

Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil. (kompas.com)

Sofyan menjelaskan, sertifikat tanah elektronik atau sertifikat-el merupakan bagian dari transformasi layanan pertanahan.

Selama tahun 2019-2020, Kementerian ATR/BPN telah memberlakukan layanan elektronik.

Empat di antara layanan elektronik ini sudah terintegrasi, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Pengecekan Sertifikat Tanah, serta Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT).

“Banyak kontroversi di masyarakat sehingga seolah-olah sertifikat elektronik ini merugikan. Untuk diketahui, sebenarnya produk elektronik merupakan bentuk yang paling aman,” kata Sofyan.

Data dan dokumen pertanahan sudah terintegrasi secara elektronik, demikian halnya dengan data dan dokumen fisik juga terintegrasi secara elektronik.

Adapun pemberlakuan sertifikat elektronik ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menambahkan, sertifikat tanah yang sudah dipegang oleh masyarakat dapat diajukan menjadi sertifikat elektronik.

"Jadi, tidak akan ditarik oleh kantor pertanahan. Pemberlakuan sertipikat elektronik ini akan diberlakukan secara bertahap pada tahun 2021. Baik sertifikat analog dan sertifikat elektronik, keduanya diakui oleh Kementerian ATR/BPN," sambung Yulia.
Yulia menuturkan terdapat poin-poin yang harus diperhatian oleh masyarakat terkait sertifikat elektronik ini.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved