Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Tunggu Putusan MK, KPU Banjar Belum Jadwalkan Pleno Penetapan Bupati Banjar Terpilih

KPU Banjar hingga kini masih belum menjadwalkan rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati Banjar terpilih. KPU masih menunggu Keputusan MK

banjarmasinpost.co.id/roy
Ketua KPUD Banjar (tengah) Muhaimin . 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar belum menentukan persolan teknis  jadwal maupun tempat acara rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Banjar. 

Hal itu dikatakan Ketua KPU Kabupaten Banjar, Muhaimin saat dihubungi reporter Banjarmasinpost.co.id, Jumat (6/2/2021).

Muhaimin mengaku masih fokus beracara di Mahkamah Konstitusi. Apabila pada 15 Februari 2021 nanti, Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan putusan, maka KPU Banjar akan menyiapkan alat bukti dan saksi.

Sebaliknya, jika putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan KPU Banjar sudah sesuai peraturan dan perundangan, Muhaimin menunggu salinan putusan tersebut.

Nasdem Siapkan 19 Pengacara Dampingi Saidi Mansyur-Habib Idrus di Sengketa Pilbup Banjar 2020

Pilbup Banjar 2020, Saidi Mansyur-Habib Idrus Raup Suara Terbanyak

"Kita menunggu penetapan dari MK  yang akan disampaikan pada 15 Februari ini. Apabila penetapan MK sudah terbit, kami melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih," katanya.

Saat ditanya berapa kuasa hukum yang menghadapi tuntutan pemohon, Muhaimin mengaku lima orang kuasa hukum. 

Namun, saat ditanya berapa dana yang dikeluarkan untuk memakai jasa kuasa hukum selama beracara di Mahkamah Konstitusi, Muhaimin enggan membuka.

"Kalau urusan biaya pengacara leading sektor Sekretariat KPU Kabupaten Banjar," ujarnya.

Muhaimin mengaku melalui kuasa hukumnya, sudah memberikan keterangan selaku termohon di Mahkamah Konstitusi dan sudah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar maupun kuasa hukum pemohon.

Data Masuk Sirekap KPU 80,28 persen, Saidi Mansyur Masih Unggul 48,6 Persen di Pilkada Banjar 2020

Seperti diwartakan, rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang dilaksanakan KPU Kabupaten Banjar tak memuaskan peserta sehingga melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Pemohon di Mahkamah Konstitusi adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar nomor urut 2 Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthami serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar  nomor urut 3, Rusli dan M Fadhlan. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved