Breaking News:

Wabah Corona Kalteng

Wabah Corona Kalteng, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Palangkaraya Hingga ke Level RT

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro mulai diterapkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah adanya instruksi Menteri

banjarmasinpost.co.id/Fathurahman
Wakil Wali Kota Palangkaraya Hj Umi Mastikah 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro mulai diterapkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah adanya instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pemberlakukan PPKM berskala mikro merupakan intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid -19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian Corona virus disease 2019.

PPKM skala kecil ini dilaksanakan hingga ke level paling rendah yakni ditingkat rukun tetangga dan rukun warga karena dinilai efektif dalam menekan Sebaran Covid-19 yang hingga saat ini untuk Kota Palangkaraya masih cukup tinggi.

Wakil Wali Kota Palangkaraya, Umi Mastikah, Rabu (10/2/2021) mengatakan, PPKM berbasis mikro berfokus pada level lebih rendah, yakni desa atau kelurahan hingga tingkat RT dan RW karena dipandang cukup efektif dilakukan dalam menekan penyebaran corona.

Kecamatan Tapin Tengah Dirikan Posko PPKM Mikro di Dua Desa Kabupaten Tapin, Begini Harapannya

Tunggu PPKM di Banjarmasin Selesai, Pembelajaran Tatap Muka Akan Diterapkan

Hari Pertama Pembelajaran Tatap Muka di HSS Pasca PPKM, Bupati Achmad Fikry Tinjau Sekolah

 

“PPKM mikro, secara teknis kami akan dorong terus. Pembentukan posko-posko kelurahan yang digerakkan oleh lurah pada daerah zona merah dengan berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Ada sejumlah lokasi yang dipersiapkan pembangunan Posko Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro sekaligus Penyerahan bantuan kepada Posko Penanganan Covid-19 yang ada di Jalan Yos Sudarso V, Jalan Gurame dan Jalan Lele.

"Memang, Palangkaraya sebenarnya tidak termasuk dalam wilayah yang wajib melaksanakan PPKM berskala mikro seperti Jawa dan Bali. Namun ini dilakukan sebagai tindakan preventif dan antisipatif," ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id / faturahman).

Penulis: Fathurahman
Editor: Edi Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved