Breaking News:

Bumi Bersujud

Bupati Tanbu Berikan Tanggapan di Paripurna, Hingga Jawab Pertanyaan Kesiapan Kecamatan Baru

Pj Sekda Tanbu Ambo Sakka menyampaikan jawaban Bupati Tanbu terkait beberapa raperda yang dipertanyakan DPRD Kabupaten Tanbu.

DISKOMINFO KABUPATEN TANAHBUMBU
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) saat membacakan jawaban Bupati dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Tanbu, Rabu (10/02/2021). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN – Setelah pembacaan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), giliran Bupati Tanahbumbu H Sudian Noor melalui Pj Sekda Tanbu Ambo Sakka menyampaikan jawabannya.

Hal itu berkaitan dengan Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam rapat paripurna di DPRD Tanahbumbu, Rabu (10/02/2021).

Dipaparkan, eksekutif telah mencermati pertanyaan-pertanyaan yang diajukan fraksi-fraksi dalam paripurna pemandangan umum fraksi pada tanggal 9 Februari 2021, terhadap Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

Kemudian, eksekutif memberikan jawaban, serta penjelasan secara garis besar dan menyeluruh, terhadap pertanyaan pandangan dari fraksi-fraksi.

Di antaranya, menjawab pandangan Fraksi PDI P, dasar penentuan perubahan tipe A, tipe B dan tipe C pada SKPD.

Diketahui, hal yang menjadi tolak ukur perubahan Tipologi Perangkat Daerah, berpedoman pada hasil skor pemetaan urusan pemerintahan pada tahun 2020, berdasarkan beban kerja yang diukur dengan menggunakan indikator-indikator, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Lanjut Sekda, jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Pasal-pasal dan ayat-ayat yang dihapus? Pasal 2 ayat (2) huruf d angka (18) dihapus karena adanya penggabungan urusan pertanian dan urusan pangan. Ayat 4 pasal 7 dihapus karena penjelasan pada ayat 4 sudah dijelaskan pada ayat 1,” jelasnya

Pasal 14 ayat 1 dihapus karena urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, pembentukan Perangkat Daerah yang mewadahi urusan kesatuan bangsa dan politik telah tertuang dalam pasal 2 ayat (2) huruf f angka (5).

Halaman
12
Penulis: Man Hidayat
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved