Breaking News:

Berita Kalsel

Komisi II DPRD Kalsel Pastikan Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pascabencana Banjir Kalsel

Pascabencana banjir Kalsel, Komisi II DPRD Kalsel bersama mitra kerja Dinas Ketahanan Pangan Kalsel cek Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Humas DPRD Kalsel
Komisi II DPRD Kalsel dan Dinas Ketahanan Pangan Kalsel rapat pengecekan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) pascabencana banjir Kalsel, Senin (15/2/2021) 

Editor: Syaiful Akhyar
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pascabencana banjir Kalsel, Komisi II DPRD Kalsel bersama mitra kerjanya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel lakukan pengecekan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Dua kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Tapin menjadi lokasi pengecekan CPPD pascabencana banjir Kalsel.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel H Haryanto pengecakan CPPD memastikan ketersediaan maupun pendistribusian pangan penanganan bencana, mencegah kerawanan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Pihaknya ingin memastikan bahwa CPPD ini betul-betul sudah dioptimalkan penyalurannya kepada masyarakat yang terdampak banjir Kalsel.

Baca juga: Pemkab Tanahlaut Lakukan Gerakan Konversi Elpiji Melon ke Elpiji Tabung Pink, Begini Sambutan Warga

Baca juga: Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Banjar, 6 Mobil Rusak, Sopir Pikap Terjepit

Baca juga: Petugas Polsekta Banjarmasin Barat Ringkus Warga Pemilik 63.35 Gr Sabu

Disamping itu juga untuk memastikan adanya pergantian terhadap cadangan pangan yang telah tersalurkan ke masyarakat agar angka ketersediaannya tetap pada posisi semula.

"Idealnya perhitungan CPPD minimal 100 ton tersimpan di Bulog karena lebih terukur dan bisa dicek setiap saat. Sementara CPPD di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) itu sifatnya back up saja karena stoknya bisa kosong dengan alasan dipinjam warga," ujar Haryanto, Senin (15/2/2021).

Senada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel H Suparno mengatakan CPPD sangat penting untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 maupun bencana alam seperti banjir.

"Setelah disalurkan, CPPD harus dikembalikan (dianggarkan) lagi. CPPD itu harus cukup minimal untuk 3 bulan ke depan," tegas Suparno.

Dari hasil monitoring diketahui penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSS dan Kabupaten Tapin telah sesuai ketentuan dan memenuhi batas minimal yang ditetapkan pemerintah pusat yakni sebanyak 100 ton.

(banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Penulis: Milna Sari
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved