Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Gugatan H Rusli-Guru Fadlan Ditolak MK, Agenda Persidangan Sengketa Pilkada Banjar Dihentikan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak melanjutkan persidangan sengketa Pilkada Banjar karena sejumlah fakta hukum oleh pemohon tidak terbukti

Capture Youtube MK RI
Inilah proses sidang pembacaan putusan sela sengketa PHPU Pilkada Banjar 2020 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (16_2_2021) 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar nomor urut 03, H Rusli dan HM Fadhlan disetop majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (16/2/2021). 

Hal itu terungkap dalam pembacaan sidang putusan sela yang disiarkan secara langsung melalui akun  Youtube Mahkamah Konstitusi, sekitar pukul 10.00 WIB atau pukul 11.00 Wita. 

Kesimpulan dari pembacaan putusan sela itu adalah disetopnya gugatan sengketa PHPU untuk agenda pembuktian. 

Ketua majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman yang membacakan hasil musyawarah 9 hakim pada sidang terbuka dan disiarkan melalui akun Youtube Mahkamah Konstitusi. 

Baca juga: Paslon H Rusli-Guru Fadlan Gugat Hasil Pilbup Banjar 2020 ke Mahkamah Konstitusi

Baca juga: Pilkada Banjar 2020, Setelah Klaim Unggul Saidi Mansyur, Muncul Aliansi Unggulkan H Rusli

Baca juga: Pilkada Banjar 2020, Calon Bupati H Rusli Pasrahkan kepada Tuhan

Sebelumnya, sengketa PHPU yang dimohonkan kuasa hukum pasangan H Rusli dan HM Fadhlan, berdasarkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai pokok perkara dimusyawarahkan 9 hakim majelis hakim Mahkamah Konstitusi. 

Pokok permohonan sengketa PHPU yang dimohonkan H Rusli dan HM Fadhlan ada empat poin. 

Pertama, dugaan adanya mobilisisasi jajaran aparatur sipil negara yang bersikap tidak netral dengan pihak terkait.

Kedua, adanya dugaan rekayasa pengelembungan suara dan partisipasi pemilih di 17 wilayah kecamatan yang dilakukan termohon dan jajarannya.

Ketiga adanya dugaan indikasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tambahan yang tidak wajar, yakni 5097 terkesan manipulatif. 

Halaman
12
Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved