Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Permohonan Andin-Guru Oton Disetop MK, Terganjal Selisih Suara dengan Saidi Mansyur-Habib Idrus

Putusan sela MK menolak melanjutkan persidangan ke tahap selanjutkan kasus sengketa Pilkada Banjar yang diajukan Pasangan Andin-Guru Oton

Capture Youtube MK RI
Proses sidang pembacaan putusan sela atas gugatan paslon nomor urut 02 Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthomi pada sengketa PHPU Pilkada Banjar 2020 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (16/2/2021). 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Tak hanya menghentikan permohonan sengketa pemilihan umum Pasangan H Rusli-Guru Fadlan, MK dalam putusan selanya juga menolak melanjutkan proses persidangan sengketa pemilu pasangan pasangan nomor urut 02, Andin-Guru Oton.

MK beralasan menolak melanjutkan ke proses persidangan selanjutnya, karena kedudukan hukum tidak memenuhi syarat. Selisih suara pemohon, jauh dibawah paslon nomor 01, Saidi Mansyur dan Habib Idrus. 

Kondisi itu sama nasibnya, paslon nomor urut 03 H Rusli-Guru Fadlan yang selisih suaranya mencapai 10,17 persen.

Majelis hakim MK tetap mendengar alasan kuasa hukum pemohon, bantahan atau eksepsi pihak kuasa termohon, kuasa hukum pihak terkait yaitu KPU Kabupaten Banjar dan Bawaslu Kabupaten Banjar. 

Baca juga: Paslon Andin-Guru Oton Resmi Daftarkan Gugatan Sengketa Pilbup Banjar 2020 ke MK

Baca juga: Gugatan H Rusli-Guru Fadlan Ditolak MK, Agenda Persidangan Sengketa Pilkada Banjar Dihentikan

Namun, kuasa hukum termohon meminta agar perkara sengketa PHPU tidak dapat dilanjutkan pada tahapan agenda  pembuktian atau disetop.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi diminta mempertimbangkan, karena pemohon memiliki  kedudukan hukum yang berbeda. Itu karena selisih perolehan suara yang sangat jauh sekitar 35,76 persen dari pihak terkait.

Kesimpulan disetopnya gugatan sengketa PHPU itu, tertuang dalam putusan sela  yangdibacakan ketua majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman pada sidang terbuka dan disiarkan melalui akun Youtube Mahkamah Konstitusi, Selasa (16/2/2021).

Sebelumnya, sengketa PHPU yang dimohonkan kuasa hukum pasangan Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthomi, berdasarkan pokok permohonan sengketa PHPU di antaranya  dugaan adanya pengambilan surat suara di Kecamatan Sambung Makmur tanpa berita acara.

Adanya CI plano model KWK di KPPS Kelurahan Keraton yang tidak dimasukkan dalam kotak suara karena rusak.

Kemudian, banyak suaranya sisa yang tidak sesuai dengan surat suara cadangan.

Fakta hukum, musyawarah 9 hakim Mahkamah Konstitusi menilai pokok  permohonan yang disampaikan sudah ditangani pihak Bawaslu Kabupaten Banjar.

Baca juga: Nasdem Siapkan 19 Pengacara Dampingi Saidi Mansyur-Habib Idrus di Sengketa Pilbup Banjar 2020

Baca juga: Sewa Jasa Pengacara Beracara di MK, KPU Banjar Gelontorkan Ratusan Juta

Selain itu, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau semua pokok permasalahan tidak memiliki relevansi untuk diteruskan pada agenda pembuktian karena selisih suara yang jauh dari pihak terkait, yaitu paslon nomor urut 01.

Sidang pembacaan putusan sela itu dihadiri kuasa hukum pemohon, kuasa hukum termohon, kuasa hukum pihak terkait, yaitu paslon nomor urut 01 Saidi Mansyur dan Said Idrus serta Bawaslu Kabupaten Banjar.  (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved