Ahli: Pemerintah dan BPOM Harus Hentikan Vaksin Nusantara, Berikut Alasan-alasannya

Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID - Vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menuai pro-kontra di kalangan para ahli.

Vaksin tersebut kini tengah memasuki uji klinis tahap kedua di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang.

Ahli epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk menghentikan vaksin Nusantara dengan alasan kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia. Mengapa?

Pandu memberikan dua catatan terkait hal ini. Pertama, teknologi sel dendritik yang digunakan pada vaksin Nusantara merupakan terapi yang bersifat personal, yang biasanya digunakan pada pasien kanker

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Kapuas Kalteng, Memasuki Minggu Ketiga 1.783 Nakes Sudah Divaksin Tahap I

Baca juga: WASPADA! Keamanan Percakapan WhatsApp Bisa Hilang, Apa Ya Penyebabnya? Ini Kata Kominfo

Baca juga: VIRAL Wanita Miliki Kumis Enggan Mencukur Hingga Menemukan Sosok yang Tepat untuk Ini

"(Vaksin Nusantara sebaiknya) tidak didanai oleh pemerintah dan dihentikan oleh BPOM bila ada aturan yang tidak sesuai," kata Pandu Riono selaku Epidemiolog Universitas Indonesia kepada Kompas.com, Sabtu (20/2/2021).

Seperti diketahui, Vaksin Nusantara yang diinisiasi mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto memulai tahap uji klinis kedua di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang, Selasa (16/2/2021).

Penelitian ini dilaksanakan di RS Kariadi Semarang bekerjasama dengan RSPAD Gatot Subroto dan Balitbangkes Kementerian Kesehatan.

Berikut alasan para ahli menentang pemerintah mendanai dan meminta BPOM memberhentikan izin Vaksin Nusantara ini:

1. Mengandung sel dendritik

Seperti dilaporkan Kompas TV, Selasa (16/2/2021), Terawan menjelaskan bahwa vaksin Nusantara menggunakan bahan serum darah dari masing-masing individu.