Breaking News:

Berita Nasional

Jokowi Teken PP 36 2021, Ternyata Begini Formulasi Penetapan Upah Minimum Buruh Pekerja

Presiden Jokowi telah meneken PP 36 tahun 2021, ternyata begini Formulasi Penetapan Upah Minimum Buruh & Pekerja

DOK.Universitas Indonesia
Presiden Jokowi Teken PP 36 2021, Ternyata Begini Formulasi Penetapan Upah Minimum Buruh & Pekerja, 

Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PP Nomor 36 Tahun 2021 ini merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam beleid yang diteken Jokowi pada 2 Februari 2021 ini, Pemerintah resmi mengubah rumus perhitungan upah minimum bagi buruh.

Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 ini, perhitungannya ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Baca juga: BLT BPJS Dihentikan, Menaker Ida Fauzia: Bantuan Subsidi Upah Termin III Tak Masuk APBN 2021

Baca juga: Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Pekerja PUK SPKEP Tabalong Gelar Aksi Damai Turun Jalan

Baca juga: Unjuk Rasa Omnibus Law UU Cipta Kerja Kembali Berlangsung, Sasar Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel

"Upah minimum terdiri atas: (a) upah minimum provinsi; dan (b) upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu," demikian bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021, dari salinan dokumen PP yang diunduh Akurat.co, melalui JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Minggu (21/2/2021).

Dilihat dari salinan dokumen PP yang diunduh Kompas.com melalui JDIH Kementerian Sekretariat Negara, ketentuan tersebut di antaranya mengatur tentang upah minimum pekerja/ buruh.

Pada Pasal 25 Ayat (2) PP tersebut dikatakan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Sementara itu, syarat tertentu pada upah minimum kabupaten/kota meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan.

"Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," demikian bunyi Pasal 25 Ayat (5).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved