Breaking News:

Berita Banjarmasin

12 ribu Pegawai non-ASN Pemprov Kalsel jadi target BPJAMSOTEK

BPJAMSOSTEK) mencanangkan seluruh pegawai pemerintah Non ASN di Kalimantan Selatan sudah tercover dan mengikuti program BPJAMSOSTEK. 

Banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Suasana acara pembukaan BPJAMSOSTEK kepada pegawai non ASN Pemprov Kalsel di Banjarmasin, Selasa (23/2/2021).  

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARAMASIN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mencanangkan seluruh pegawai pemerintah bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Selatan sudah tercover dan mengikuti program BPJAMSOSTEK. 

Termasuk pegawai non-ASN di Pemprov Kalsel juga menjadi target pihaknya untuk sudah tercover BPJAMSOSTEK. 

Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Banjarmasin, Opik Taufik mentargetkan, tahun ini sebanyak 12.000 karyawan non ASN di lingkungan Provinsi Kalsel bisa terlindungi dan tercover BPJAMSOSTEK. 

Untuk pegawai non ASN di Pemprov Kalsel berjumlah 12 ribu bisa masuk BPJAMSOSTEK.

Baca juga:  Bantu Korban Banjir Kalsel, BP Jamsostek Banjarmasin Salurkan Sembako, Obat-obatan hingga Selimut

Baca juga: Sosialisasikan Paritrana Award ke Pemprov Kalsel, BPJamsostek Optimistis Batola dan HST Raih Award

Baca juga: Cek Nama dan Nomor Rekening di bsu.bpjamsostek.id, BLT Subsidi Gaji Karyawan Cair Lagi

Untuk kabupaten kota lainnya, sementara ini, dari 13 Kabupaten Kota di Kalsel, hanya Kota Banjarmasin, Kabutapen Tapin dan HSU yang belum ikut atau baru sebagian yang ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

"Harapan kami, seluruh karyawan non ASN di tingkat provinsi dan seluruh kabupaten kota semuanya bisa tercover," kata Opik Taufik di sela acara  sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non ASN di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (23/2/2021).

Hadiri Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Kalimantan, Arif Zahari, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Banjarmasin, Opik Taufik, Pj Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala Disnakertrans Kalsel, Siswansyah, Kepala Bakeuda Kalsel, serta seluruh Kepala SKPD, bagian keuangan dan bendahara di lingkup Provinsi Kalsel.

Pj Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hak dasar tenaga kerja untuk melindungi diri serta keluarga dari adanya resiko sosial yang dapat tejradi di mana pun dan kapan pun.

"Pegawai non ASN yang ada di pemerintahan saat ini, juga merupakan bagian dari tenaga kerja yang dimaksud. Namun, di lapangan masih banyak pegawai non ASN yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved