Pasca Banjir, Batola Anggarkan Rp 478 Milyar Guna Rehabilitasi Kerusakan

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Pasca dilanda banjir terparah yang pernah dialami Kabupaten Barito Kuala (Batola) di sejumlah daerahnya, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Batola, himpun data kerusakan dan Anggaran Rehabilitasi. 

Berdasarkan data yang dirilis, tertera anggaran Rp 478 milyar lebih guna perbaikan di sejumlah sektor yang mengalami kerusakan. 

Mulai dari data yang diberikan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Disperkim, Dinas Peternakan, Perikanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian TPH, hingga Kemenag Batola. 

"Data ini hasil koordinasikan terkait pendataan dampak banjir yang terjadi baik vertikal maupun skpd yang ada di batola," ungkap Zulkifli Yadi Noor, Kepala Bappelitbang Batola, Selasa (22/02/2021). 

Baca juga: Ribuan Korban Banjir Kalsel di Batola Masih Mengungsi, Terbanyak di Mandastana

Baca juga: Hibur Anak-anak Korban Banjir, Wakil Ketua DPRD Batola Bagi Bingkisan Bingkisan Berisi Snack

Baca juga: Sempat Viral, Masjid Baiturrahman Mandastana Batola Tergenang Banjir, Tapi Airnya Sangat Jernih

Angka terbesar dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Bidang Bina Marga, yakni sekitar Rp 336 miliar.

Angka ini diperuntukkan sejumlah Insfrastruktur jalan maupun jembatan yang memang paling banyak terdampak selama banjir. 

Kemudian Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 97 miliar dan Bidang Cipta Karta senilai Rp 2,75 miliar.

Dinas Pendidikan yang turut terdampak juga dianggarkan senilai Rp 5,4 miliar, Dinas Pertanian TPH  Rp1,6 miliar, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp 916 juta. 

Baca juga: Normalisasi Sungai di Jalur Jalan Banjarmasin-Marabahan Memasuki Desa Puntik Luar Mandastana Batola

Kemudian anggaran senilai Rp 900 juta dibutuhkan untuk perbaikan sarana dan prasarana publik lain.

Dari rincian data yang terhimpun, Zulkifli pun mengharap data ini dapat dipakai sebagai pengambilan kebijakan selanjutnya baik itu bantuan dari provinsi maupun pusat. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)