Breaking News:

Berita Tapin

Gelar Sosialisasi Perda Kepemudaan di Tapin, Anggota DPRD Kalsel Ini Sebut Perlu Ada Pergub 

Anggota DPRD Provinsi Kalsel dari Komisi IV, Wahyudi Rahman melaksanakan sosialisasi penyebarluasan Perda tentang kepemudaan

banjarmasinpost.co.id/stanislaus Sene
Sosialisasi Penyebarluasan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang kepemudaan Oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (27/2/2021). 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Anggota DPRD Provinsi Kalsel dari Komisi IV, Wahyudi Rahman melaksanakan sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 10 tahun 2019 tentang kepemudaan di Tree'fa waroeng & caffe Jalan Trantang Rantau, Kabupaten Tapin. Sabtu, (27/02/2021).

Sosialisasi penyebarluasan Perda tentang kepemudaan ini dinilai penting untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah baik tingkat Provinsi hingga tingkat daerah.

Wahyudi kepada Banjarmasinpost.co.id mengatakan sosialisasi penyebarluasan perda provinsi Kalimantan selatan nomor 10 tahun 2019 tentang kepemudaan ini resmi sudah disahkan namun peraturan lanjutannya belum ada.

"Peraturan gubernur (Pergub) belum ada makanya kita dorong agar segera di buatkan," ungkapnya.

Baca juga: Dispora Banjarmasin Gelar Pemilihan Pemuda Pelopor, Total Hadiah Rp 30 Juta

Baca juga: Bantu Pemkab Percantik Wajah Kota, Cara Unik ini yang Dilakukan Pemuda Tanahlaut

Baca juga: Sukses Budidaya Jangkrik, Pendapatan Pemuda Banjarbaru Ini Lebihi Gajinya Saat di Perusahaan Tambang

Anggota DPRD Kalsel dari fraksi PDIP dapil Tapin ini mengatakan ada satu point pasal di perda 10 tahun 2019 tentang kepemudaan yang menyebutkan bahwa Gubernur perlu menyusun kebijakan dan strategi tentang atensi kepemudaan yang dapat dituangkan ke dalam peraturan gubernur (pergub).

"Dipoint tersebut Kepemudaan perlu dilibatkan dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD). Artinya bagi Kepala Daerah nanti dalam pembahasan RPJMD disarankan dapat mengakomodir peran pemuda atau mengadopsi perda nomor 10 tahun 2019 ini tentang kepemudaan ini," lanjutnya.

Wahyudi menambahkan, perda ini hasil inisiasi komisi IV DPRD Kalimantan Selatan yang muncul pada awal tahun 2019 berdasarkan hasil kajian tingkat nasional yang memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kalimantan Selatan ini berada di rangking lima terendah dari 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia.

"Saya berharap ke depan Pemerintah Daerah di Kalsel dalam menyusun APBD anggarannya berpihak kepada kepemudaan agar IPP nya bisa meningkat," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Stan)

Penulis: Stanislaus Sene
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved