Breaking News:

Berita Kalteng

Cegah Kerusakan Jalan, Pemprov Kalteng Gencarkan Sosialisasi Indonesia Bebas Odol ke Masyarakat

Pemprov Kalteng gencarkan osialisasi menuju Indonesia bebas Odol (Over Dimension and Over Loading) Tahun 2023.

banjarmasinpost.co.id/Fathurahman
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah H Nurul Edy . 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Pemprov Kalteng, berusaha mencegah kerusakan jalan dari angkutan yang melebihi tonase jalan, diantaranya dengan sosialisasi menuju Indonesia bebas Odol (Over Dimension and Over Loading) Tahun 2023.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Dinas Perhubungan Kakimantan Tengah, yang dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah H. Nurul Edy yang mewakili Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran.

Nurul Edy, mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut, merupakan upaya membangun sinergitas dengan Pemerintah Pusat yang mencanangkan program Menuju Indonesia Bebas Odol Tahun 2023.

“Bebas Odol ini pada saatnya bisa terlaksana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023”, ujar H Nurul Edy.

Baca juga: Penertiban Protokol Kesehatan Terus Dilakukan di Kabupaten HSU

Baca juga: Jadi Korban Kebakaran Pelambuan Banjarmasin, Pak RT Ini Pun Syok hingga Pingsan

Baca juga: Bupati HSS Ikuti Exit Briefing BPK, Ini yang akan Dilakukan Pemkab HSS

Dia mengutarakan kebijakan kendaraan bebas Odol merupakan upaya bersama untuk mencegah dan mengurangi angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang ukuran dimensi kendaraan sudah dimodifikasi atau diubah memanjang, lebar maupun tingginya dari ukuran standar pabrik yang mengakibatkan terjadinya muatan berlebih.

Nurul Edy mengatakan, beberapa dampak dari angkutan barang Odol tersebut diantaranya mengurangi dengan cepat umur teknis daya dukung jalan dan jembatan, rawan kecelakaan lalu lintas akibat muatan berlebih, konflik sosial yang terjadi akibat angkutan barang beriring-iringan atau konvoi di jalan dan ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan akibat beroperasi pada saat masyarakat beraktivitas.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, saat inipun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperhadapkan pada masalah angkutan barang yang over dimension dan over loading menjadi salah satu faktor utama pemicu kerusakan jalan yang melintasi jalan kabupaten atau Provinsi maupun jalan nasional yang masih kategori jalan kelas III," ujarnya, Minggu (28/2/2021).

H. Nurul Edy berharap, dengan adanya sosialisasi tersebut, memberikan dampak yang positif antara lain jalan di wilayah Kalteng tidak mudah rusak, terlaksananya keselamatan dan keamanan pengguna jalan, tercapainya ketertiban angkutan barang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

(banjarmasinpost.co.id / faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved