Breaking News:

Banjir di Kalsel

Tutup Posko Pengaduan, Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel Terima 27 Surat Kuasa Dari Warga 

Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel terima 27 surat kuasa dari masyarakat korban banjir di Kalsel

Pazri Untuk Bpost
Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel saat menggelar rapat koordinasi via zoom meeting, Senin (1/3/2021). 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dibuka kurang lebih satu bulan, Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel terima 27 surat kuasa dari masyarakat korban banjir di Kalsel melalui posko pengaduan hingga Minggu (28/2/2021). 

Salah satu advokat penggagas Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel, M Pazri mengatakan, tim masih menunggu sejumlah warga lainnya untuk menandatangani surat kuasa hingga Rabu (3/3/2021). 

Pasalnya kata Pazri, sebenarnya ada 64 warga yang sudah datang berkonsultasi dan menyampaikan data-data ke posko pengaduan, namun baru 27 yang bersedia menandatangani surat kuasa. 

"Sampai Hari Rabu masih kami imbau tandatangan warga yang sudah serahkan KTP," kata Pazri dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Tim Advokasi Korban Banjir Kalsel Perpanjang Masa Penerimaan Pengaduan

Baca juga: PN Banjarmasin Belum Terima Gugatan Class Action terkait Banjir Kalsel

Baca juga: VIDEO Banjir Kalsel 2021, Rumah Lansia di Kota Barabai Ini Terdampak Lagi

Pazri yang juga merupakan Ketua Young Lawyer Committee (YLC) DPC Peradi Banjarmasin ini mengatakan, dari aduan lengkap dengan surat kuasa yang sudah diterima oleh Tim Advokasi, nilai kerugian akibat banjir yang diderita 27 warga tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. 

Dimana taksiran kerugian yang disampaikan masing-masing warga kepada Tim Advokasi beragam mulai dari dua juta hingga ratusan juta rupiah. 

"Dari dua juta sampai ratusan juta per orangnya, karena juga ada kelompok tani yang memberi kuasa," bebernya. 

Upaya hukum kata dia rencananya baru akan dilakukan setelah Tanggal 3 Maret. 

Sesuai penjelasan Pazri sebelumnya, surat kuasa tersebut nantinya yang akan menjadi dasar Tim Advokasi untuk mewakili korban banjir mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) terhadap Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Pengadilan Negeri. 

Menurut Pazri, ada beberapa dasar utama digagasnya class action tersebut. 

Satu di antaranya yaitu Pemprov Kalsel diduganya lalai karena tidak mengeluarkan peringatan dini atas potensi bencana banjir yang terjadi di awal Tahun 2021. 

Baca juga: Ribuan Korban Banjir Kalsel di Batola Masih Mengungsi, Terbanyak di Mandastana

Sedangkan dari pihak Pemprov Kalsel, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel Bambang Eko Minharjo menyatakan, Pemprov Kalsel siap mengikuti prosedur hukum sesuai perundang-undangan jika memang ada pengajuan class action terhadap Pemprov Kalsel. 

"Ya kami siap saja mengikuti sesuai aturan yang berlaku," kata Bambang saat dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id sebelumnya. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved