Breaking News:

Bumi Selidah

Pilkades Sistem E-Voting Tinggal Implementasi, DPRD Batola Setujui Raperda Tata Cara Pencalonan

Pilkades secara serentak dilaksanakan April 2021 di Kabupaten Batola dengan menggunakan sistem elektornik sehingga permudah pemilih dan panitianya.

PROKOPIMDA PEMKAB BATOLA
Wakil Bupati H Rahmadian Noor hadir di Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) terkait rencana pemilihan kepala desa secara serentak, Rabu (3/3/2021). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID MARABAHAN - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Barito Kuala (Batola) pada April 2021 melalui sistem E-Voting (melalui sistem elektronik), tinggal implementasi.

DPRD Batola melalui Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua M Agung Purnomo dan Hj Arfah telah menyetujui Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Rabu (3/3/2021).  

Raperda yang diajukan Bupati Batola Hj Noormiliyani AS pada 24 November 2020 lalu bertujuan agar pilkades serentak dengan sistem e-voting ini dilaksanakan seiring perkembangan zaman. 

Mengingat, melalui sistem e-voting ini di samping lebih mudah, juga memiliki berbagai keunggulan.

Di antaranya, pemberian suara hanya menyentuh tanda gambar pada panel penghitungan suara menjadi lebih cepat dan akurat, tidak ada suara yang hilang, sistem keamanan terjamin.

Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD yang dihadiri Wakil Bupati Barito Kuala (Batola), H Rahmadian Noor, terkait rencana pemilihan kepala desa secara serentak, Rabu (3/3/2021).
Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD yang dihadiri Wakil Bupati Barito Kuala (Batola), H Rahmadian Noor, terkait rencana pemilihan kepala desa secara serentak, Rabu (3/3/2021). (PROKOPIMDA PEMKAB BATOLA)

Selain itu, menghasilkan jejak audit elektronik dalam bentuk struk suara pilihan pemilih, menjamin transparansi, akuntabilitas, kecepatan bagi publik untuk mengakses hasil pemilihan, hasil lebih akurat, tidak bisa melakukan kecurangan dalam penghitungan suara.

Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor dalam Pendapat Akhir Bupati, menyampaikan, raperda yang disepakati bersama menjadi perda ini dilaksanakan seiring perkembangan zaman.

Teknologi yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk keperluan demokrasi. 

Ia menambahkan, penggunaan metode E-Voting pada pemilihan adalah konstitusional sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 147/PUU-VII/2009, namun dipersyaratkan tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Tabri
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved