Breaking News:

Berita Banjarmasin

Sampaikan Keluhan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nelayan Kalsel Dapat Bantuan

Nelayan Kalsel mendapat bantuan dana untuk pemulihan usaha di masa pandemi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

DPRD KALSEL UNTUK BPOST GROUP
Pertemuan anggota DPRD Kalimantan Selatan saat menyampaikan keluhan nelayan kepada pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keluhan nelayan Kalimantan Selatan soal alur penerbitan perizinan kapal, serta cara mendapat dana hibah, disampaikan DPRD Kalsel ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal itu yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), M Syaripuddin, Rabu (3/3/2021), kepada pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia menyampaikan kesulitan-kesulitan yang kerap kali dihadapi para nelayan Kalsel, termasuk nelayan yang menghendaki kabupaten dapat menerbitkan perizinan supaya tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke provinsi.

Selain itu juga dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke nelayan harus dengan akta notaris, sehingga menyusahkan nelayan-nelayan kecil. 

Baca juga: Waket DPRD Kalsel Teruskan Aspirasi Nelayan Kalsel ke Kementrian Kelautan dan Perikanan

Baca juga: DPRD Kalsel Sebut Akta Notaris untuk Dapatkan Bantuan Memberatkan Nelayan

Baca juga: VIDEO Bingung Perubahan Perizinan Kapal Nelayan, Para Nelayan Mengadu ke DPRD Kalsel

Bang Dhin, panggilan akrabnya, mengatakan, dari pertemuan dengan KKP akhirnya mendapat bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  dan juga beberapa bantuan lainnya di tahun 2021 ini.

"Ke depan, kami berharap terkait bantuan kapal dan bantuan lainya, kita lebih sinergi lagi sehingga bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi masayakat Kalsel," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Yuliadi, mengatakan, untuk masalah penerbitan perizinan nelayan harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh kementrian. Hal itu dilakukan guna memudahkan pengawasan.

Sedangkan untuk permasalahan dana hibah dari pemerintah pusat, untuk kapal-kapal dengan kapasitas di bawah 5 gross ton, tidak memerlukan akta notaris.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Penulis: Milna Sari
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved