Breaking News:

Berita Nasional

Rencana KPK Hentikan Sejumlah Kasus Menggantung Ditentang ICW

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan sejumlah kasus lama mendapat tentangan dari Indonesia Coruption Watch (ICW).

KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. 

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan sejumlah kasus lama yang menggantung mendapat tentangan dari Indonesia Coruption Watch (ICW).

Organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia itu menentang KPK menghentikan sejumlah kasus lama yang menggantung dan belum diselesaikan.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, ketentuan soal surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) merupakan dampak buruk dari Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi.

Baca juga: JANGAN Salah, Ini Portal Resmi Seleksi ASN Tahun 2021 dan Prosedur Tesnya Versi BKN

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Kodim 1005 Marabahan, Sebanyak 262 Prajurit Divaksin Tahap Pertama

"Sejak awal ICW menentang seluruh substansi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tak terkecuali soal SP3. Maka rencana menghentikan perkara yang baru saja disampaikan Pimpinan KPK itu merupakan rangkaian dari efek buruk perubahan regulasi kelembagaan KPK," ujar Kurnia, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Kurnia menegaskan, ICW tidak setuju KPK mengeluarkan SP3 karena dikhawatirkan akan menjadi bancakan korupsi.

logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. (KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

Sebab, penilaian atas kelayakan sebuah perkara dilanjutkan atau tidak dapat didasarkan atas pandangan subjektivitas semata.

Selain itu, Kurnia menilai aturan soal SP3 tidak sesuai dengan pemaknaan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

Dalam UU KPK hasil revisi, waktu penyelidikan dan penuntutan suatu kasus dibatasi hanya sampai 2 tahun. Selebihnya KPK berhak mengeluarkan SP3.

"Hal ini janggal karena semestinya UU KPK memperketat ruang untuk menghentikan penyidikan atau pun penuntutan," ucapnya.

Halaman
12
Editor: Anjar Wulandari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved