Breaking News:

Berita Nasional

Rencana KPK Hentikan Sejumlah Kasus Menggantung Ditentang ICW

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan sejumlah kasus lama mendapat tentangan dari Indonesia Coruption Watch (ICW).

KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. 

"Sebaliknya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sama sekali tidak menyinggung tentang pembatasan waktu penegak hukum menangani sebuah perkara," tutur Kurnia.

Kurnia mengkritik pembatasan waktu 2 tahun untuk menangani kasus korupsi, karena dalam proses pembuktiannya KPK butuh berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Implikasinya, waktu penanganan perkara tidak bisa dipastikan selesai dalam waktu singkat.

"Kedua sifat dari kejahatan korupsi yang mencakup aspek transaksional. Hal ini tentu menjadi penghambat penegakan hukum secara cepat menuntaskan perkara," ujar Kurnia.

Baca juga: Dukung Edhie Baskoro Yudhoyono Jadi Ketum Demokrat, Marzuki Ali Sebut Ibas Lebih Baik Daripada AHY

Baca juga: Tiga Jenis Bantuan Pemerintah Cair di Maret 2021, dari BST Hingga BLT Dana Desa

"Tak jarang para pelaku korupsi mengelabui penegak hukum dengan menyebarkan uang hasil kejahatannya ke beberapa negara," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK mempertimbangkan untuk menghentikan kasus yang sudah lama menggantung.

Sebab, terdapat kasus yang penetapan tersangkanya telah dilakukan sejak 2016, namun sampai saat ini tak kunjung masuk dalam proses persidangan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan akan mendalami kasus-kasus yang layak dihentikan prosesnya jika memang tak cukup bukti.

Salah satu kasus yang diperhatikan KPK adalah kasus suap penanganan perkara pemalsuan sertifikat lahan yang menjerat Bambang Wiratmadji Soeharto. Kasus ini merupakan peninggalan KPK era kepemimpinan Bambang Widjojanto.

"Kami sampai sekarang belum terbitkan SP3. Mungkin nanti salah satunya itu," ujar Alex, dikutip dari Tribunnews.com.

"Karena dulu dilimpahkan ke sidang dibawa pakai kursi roda sampai hakim yang menyidangkan mengembalikan yang bersangkutan, tapi sejauh ini terkait perkara yang bersangkutan belum dapat," imbuhnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3"

Editor: Anjar Wulandari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved