Breaking News:

Bumi Bersujud

Raperda Perubahan OPD Diparipurnakan di DPRD Kabupaten Tanbu

Raperda Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Tanbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibahas DPRD Kabupaten Tanbu

PEMKAB TANBU
Asisten Pemkab Tanahbumbu (Tanbu), saat serahkan berkas raperda kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanbu. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN – Sidang paripurna kembali digelar di gedung DPRD Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan.

Kali ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanahbumbu, H Agoes Rahmayadi, Kamis (4/3/2021).

Sambutan Bupati Tanbu melalui Asisten Bidang Administrasi Umum, Ir H Riduan, mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas kerja sama dan sinergisitasnya terhadap pembahasan raperda tersebut.

“Atas sinergitas inilah akan terwujud tujuan yang sama, yakni selalu mengedepankan kepentingan rakyat melalui efektivitas roda organisasi di pemerintahan, sehingga Raperda) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 ini, dapat berjalan dengan baik” ungkapnya.

Dia merinci bahwa finalisasi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanahbumbu Nomor 19 Tahun 2016 , di antaranya. tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Alasannya bahwa urusan Kesbangpol yang selama ini masih berbentuk kantor (eselon 3) akan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan (eselon 2).

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanahbumbu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang yang juga telah memperoleh Nomor Kode Wilayah, perlu segera mengisi jabatan yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk kelembagaan Kecamatan Tipe A (3 Kasubbag dan 4 Kasi).

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta hasil skor pemetaan ulang urusan pemerintahan pada tahun 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah, di Kabupaten Tanah Bumbu.

”Kami bermohon untuk Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanahbumbu Nomor 19 Tahun 2016 agar kiranya dapat segera mendapatkan nomor register peraturan daerah. Sehingga, setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif, memberi manfaat buat masyarakat,” tutupnya. (aol/*)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved