Breaking News:

Berita Nasional

PPKM Mikro Diperpanjang, ASN Dilarang Bepergian ke Luar Daerah Libur Isra Mikraj dan Nyepi

Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Mikro di tujuh daerah di Jawa dan Bali hingga 22 Maret 2021 jilid tiga.

Penulis: Milna Sari | Editor: Syaiful Akhyar
BNPB
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Mikro di tujuh daerah di Jawa dan Bali hingga 22 Maret 2021 jilid tiga.

Tak hanya itu, pemerintah juga menambah jumlah daerah yang akan melaksanakan PPKM mikro yakni Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers melalui daring Senin (8/3/2021), pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2021 terkait perpanjangan PPKM mikro.

Secara nasional jelasnya kasus aktif minus 1,58 persen, kesembuhan 1,57 persen, kematian di 2,7 persen.

Baca juga: BREAKING NEWS - Kejaksaan Negeri Tanahbumbu Geledah Kantor BPKAD, Pegawai Sempat Bingung

Baca juga: BREAKING NEWS Keracunan Massal, Puskesmas Alabio Kabupaten HSU Penuh Pasien

Baca juga: Antisipasi Varian Baru Virus Corona, Begini Penjelasan Pihak Bandara Internasional Syamsudin Noor

"Secara keseluruhan PPKM berhasil menekan laju kasus aktif dengan indikator BOR nasional dan dari tujuh provinsi pelaksana ppkm mikro," ujarnya.

Masuknya tiga provinsi baru dalam penerapan PPKM mikro jelasnya karena terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Penerapan PPKM masih menggunakan acuan sebelumnya yakni angka kasus positif aktif di atas rata-rata nasional.

Kemudian, angka kasus sembuh di bawah rata-rata nasional, angka kasus kematian di atas rata-rata nasional, dan keterisian ranjang rumah sakit di atas 70 persen.

Dalam pelaksanaannya kriteria zona risiko di tingkat RT dan skenario tetap sama, terbagi dalam zona merah, oranye, kuning, hijau berdasarkan jumlah rumah di satu RT yang memiliki konfirmasi positif dengan PPKM di tingkat RT atau kelurahan.

Meski begitu batasan dalam PPKM mikro masih sama dengan sebelumnya. Pada PPKM mikro diatur maksimal karyawan yang bekerja di kantor naik menjadi 50 persen sementara sisanya tetap bekerja dari rumah.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved