Breaking News:

DPRD Banjarbaru

DPRD dan Pemko Bahas Propemperda perubahan kota Banjarbaru tahun 2021

DPRD Banjarbaru menggelar  Rapat Paripurna Dewan dengan agenda penyampaian Propemperda perubahan kota Banjarbaru tahun 2021

Humas DPRD Banjarbaru
Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin saat menghadairi rapat paripurna Propemperda perubahan kota Banjarbaru tahun 2021 di DPRD Banjarbaru, Senin (15/3/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU -  DPRD Banjarbaru menggelar  Rapat Paripurna Dewan dengan agenda penyampaian Propemperda perubahan kota Banjarbaru tahun 2021 di Gedung DPRD setempat Senin (14/3/2021) siang.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah SH MH didampingi Wakil Ketua Taufik Rachman dan Drs, H.Napsiani Samandi dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin.

Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah mengatakan sesuai dengan  undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan dalam negeri nomor 80   tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dinyatakan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilaksanakan melalui program pembentukan perda (propemperda) yang disusun bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Namun, dalam perkembangan saat ini terdapat kebutuhan pemerintahan akan adanya peraturan daerah yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap propemperda tahun 2021 yang telah disepakati. 

Rapat paripurna Propemperda perubahan kota Banjarbaru tahun 2021 di DPRD Banjarbaru, Senin (15/3/2021).
Rapat paripurna Propemperda perubahan kota Banjarbaru tahun 2021 di DPRD Banjarbaru, Senin (15/3/2021). (Humas DPRD Banjarbaru)

Selanjutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna  hari ini untuk dimintakan persetujuannya.

Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan  bapemperda dengan bagian hukum terhadap program pembentukan perda yang disepakati sebelumnya yaitu sebanyak 15  (lima belas) raperda.

Sebagaimana yang tertuang  didalam keputusan DPRD nomor 188.4.43/27/X/DPRD/2021 tentang persetujuan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah kota banjarbaru tahun 2021 dan surat dari walikota banjarbaru nomor 188.342/0155/kum/2021 tanggal 4 maret 2021 perihal penyampaian perubahan propemperda tahun 2021

Dipandang perlu untuk diusulkan propemperda perubahan kota banjarbaru tahun 2021 yaitu Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 31 tahun 2011 tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah bidang perikanan dibatalkan karena setelah dilakukan evaluasi dianggap masih relevan dan untuk teknis pelaksanaannya cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rapat paripurna Propemperda perubahan kota Banjarbaru tahun 2021 di DPRD Banjarbaru, Senin (15/3/2021).
Rapat paripurna Propemperda perubahan kota Banjarbaru tahun 2021 di DPRD Banjarbaru, Senin (15/3/2021). (Humas Pemko Banjarbaru)

Raperda tentang RPJMD diusulkan berdasarkan surat dari kepala Bappeda kota Banjarbaru tentang permohonan rancangan perda RPJMD, bahwa peraturan daerah ditetapkan walikota paling lambat          6 (enam) bulan setelah walikota banjarbaru dilantik.

"Untuk itu mari kita simak bersama laporan hasil kerja bapemperda kota Banjarbaru mengenai rencana propemperda perubahan kota Banjarbaru tahun 2021, yang akan disampaikan oleh ketua bapemperda DPRD kota Banjarbaru," kata politisi Gerindra ini.

Halaman
12
Penulis: Khairil Rahim
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved