Breaking News:

Berita Kabupaten Banjar

LPKA Martapura Sahkan Perjanjian Kerja Sama dengan Petinggi Hukum di Wilayah Kabupaten Banjar

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala LPKA Martapura dan petinggi lembaga hukum di Martapura mewujudkan zero overstaying tahanan

Penulis: Siti Bulkis | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/siti bulkis
Kepala LPKA bersama dengan Waka Polres Banjar, Ketua Pengadilan Negeri tanda tangani perjanjian kerja sama zero overstaying di Aual LPKA Martapura Jalan Pintu Air Tanjung Rema, Martapura, Kab Banjar, Kalsel 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kepala LPKA Martapura, Rudi Sarjono sahkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kapolres Banjar, AKBP Andri Koko Prabowo yang diwakilkan Wakapolres Banjar Kompol M Fihim, SH, MS.c, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Noor Iswandi, SH dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Rabu (17/3/2021).

Perjanjian Kerja Sama ini pun ditandai dengan penandatangan yang dilakukan antara Kepala LPKA Martapura dan tiga petinggi lembaga hukum di Martapura tersebut disaksikan oleh Para Kasi, Bendahara, Staf LPKA Martapura dan lainnya.

Rudi mengatakan, perjanjian kerja sama ini merupakan resolusi pemasyarakatan mewujudkan zero overstaying tahanan di LPKA Martapura.

"Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelebihan masa waktu tahanan," kata Rudi Kepada Reporter Banjarmasinpost.co.id.

Baca juga: Rumah Batu di Pesayangan Martapura dan Rumah Banjar Palimbangan Jadi Tempat Pengungsi Korban Banjir 

Baca juga: Ketua DPRD Kabupaten Banjar Minta Pilkades 2021 di Kabupaten Banjar Disosialisasikan Secara Masif

Meski selama ini sangat jarang terjadi, Rudi menyebut, pihaknya tetap berkoordinasi untuk melaksanakan zero overstaying agar tidak terjadi kelebihan tersebut.

"Jangan sampai terjadi kelebihan tersebut, baik dengan Kepolisian, Pengadilan, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Martapura," jelasnya.

Lebih lanjut, ia memberikan gambaran, sinergitas Zero Overstaying dengan pihak kepolisian, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan itu misalnya pihak kepolisian memiliki tahanan yang memang masa tahanannya tujuh hari dan tiga hari sebelum masa tahanan tersebut berakhir pihak LPKA Martapura berkewajiban untuk mengingatkan.

"Tujuannya mengingatkan sehingga tidak terjadi kelebihan maupun tidak diperpanjang dan sebagainya," imbuhnya.

Baca juga: Kasus Dugaan Penyimpangan Kas PD Baramarta Bergulir, Mantan Bupati Banjar Diperiksa sebagai Saksi

Baca juga: Personel Mapolres Tala Antusias Jalani Vaksinasi Covid-19, ini Jumlahnya

Sementara, Wakapolres Banjar, Kompol M Fihim, SH, MS.c mengatakan, hal ini merupakan perjanjian yang sangat baik untuk saling mengingatkan guna memperlakukan para tahanan sesuai dan sebaik mungkin.

"Meskipun kita tahu, tahanan ini memiliki berbagai karakter dan latar belakang permasalahan berbeda, tetap harus diperlakukan dengan mengacu kaidah-kaidah hukum, sehingga harus diperhatikan," pungkasnya.

Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Noor Iswandi, SH mengatakan, dengan dilaksanakannya perjanjian ini menjadi bahan bagi Pengadilan Negeri Martapura untuk introspeksi terkait masalah penahanan.

"Seperti yang dibilang Kepala LPKA dan Wakapolres Banjar, jangan sampai terjadi overstaying. Sebab, bila terjadi akan ada kelebihan tahanan maka hal tersebut akan menjadi persoalan, untuk itu harus fokus untuk memperhatikan perjanjian ini," ujarnya.

Ditegaskan ketiganya, selama ini tidak pernah terjadi kelebihan masa tahanan, sebab, LPKA Martapura memang tertib dan selalu memberikan warning menjelang masa tahanan Andikpas berakhir.

(banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved