Berita Banjarmasin

Bahas Pinjol Bersama OJK, DPRD Kalsel Minta Tak Rugikan Masyarakat

Pinjaman Online yang semakin marak jadi perhatian wakil rakyat. Komisi di DPRD Kalsel meminta OJK untuk melakukan pengawasan ketat

Penulis: Milna Sari | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/milna sari
pertemuan DPRD Kalsel dengan OJK terkait pinjol 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pinjaman Online (Pinjol) kini marak merambah di masyarakat.

Selain itu juga muncul keluhan akan Pinjol yang merugikan masyarakat karena bunganya yang besar.

Karenanya lintas Komisi di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kominfo dan Kepolisian dapat mengawasi lebih ketat aturan main pemberian kredit terhadap debitur yang kerap banyak dirugikan.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, H Haryanto Kamis (18/3/2021) mengatakan langkah pengawasan sangat penting dilakukan, mengingat kondisi prokonomian secara umum di masyarakat yang masih sulit akibat pandemi Covid 19 belum berakhir.

Baca juga: Warga Banjarmasin Selatan Dianiaya hingga Luka-luka karena Sering Mengadukan Rekan Kerja ke Bos

Sehingga masyarakat justru bertambah susah akibat penerapan suku bunga yang liar dan menjerat.

"Pengawasan tidak hanya soal standar bunga yang sudah ditetapkan OJK tak boleh lebih dari 0,8 persen. Tapi juga soal legalitas atau keabsahan hukum perusahaan perkreditan online ini harus benar-benar diawasi ketat," tegasnya.

Memang ujar Haryanto selama ini OJK sudah melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.

Namun karena keterbatasan personel, maka OJK juga diminta melibatkan stakeholder seperti kominfo, reskrimsus kepolisian untuk turut memperketat pengawasan.

Baca juga: Pamit Undur Diri, Dandim 1007/Banjarmasin Ungkap Kebanggaan Pernah Tinggal di Kota Seribu Sungai

Saat ini terangnya fasilitas untuk membuat perusahan pinjaman online (Pinjol) ini sangat mudah dan cepat.
Sehingga jika ada satu pinjol yang kena penertiban oleh OJK akibat ilegal atau tak sesuai hukum, maka pinjol-pinjol ini bisa muncul kembali dengan nama lain.

"Dari itu, aspek pengawasan ini jadi sangat penting. Karena selain soal legal dan ilegal status hukumnya, banyak juga pinjol legal, tapi menerapkan bunga yang tinggi," tambah Haryanto.

Sementara Deputi Direktur dan Manajemen Strategis Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional IX Kalsel, Insan Hasani mengatakan pihaknya secara berkala sudah koordinasi dan menyampaikan kepada Kominfo dan Bareskrim, begitu pula secara berkala disampaikan kepada masyarakat terkait adanya pinjol-pinjol ilegal yang perlu diwaspadai termasuk perbedaan pinjol legal dan ilegal.

Baca juga: Ditargetkan April, Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Operasionalkan Pelayanan Hemodialisis

"Untuk jumlah data pinjol, Insan mengatakan ada dalam database secara nasional. Tetapi untuk Kalsel dapat dilihat di website OJK," ucapnya.

Sementara salah satu warga Banjarmasin yang melakukan pinjaman online adalah Devi.

Terangnya ia meminjam di aplikasi belanja daring untuk berbelanja.

"Bunganya lumayan juga, tapi kalau bayar bulan depan agak murah," ujarnya.

Pernah ungkapnya ia meminjam pinjol, bunganya cukup tinggi.

Padahal ungkap Devi ia meminjam uang di finance yang juga tersedia offline.

Banjarmasinpost.co.id/milna

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved