Breaking News:

Berita HST

Kadis LHP Sebut Pemkab HST Tak Pernah Kelurkan Izin Amdal Penambangan Andesit

Dinas LHP Kabupaten HST sebut izin tambang galian C wewenang Provinsi Kalsel. Anggota DPRD Kabupaten HST minta pemkab dan pemprov supaya ambil sikap.

Penulis: Hanani | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/HANANI
Baliho berisi informasi penambangan andesit di Pegunungan Meratus, Desa Tandilang, Kecamatan Batangalai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Penolakan warga mencuat terhadap rencana penambangan andesit di Desa Tandilang, Kecamatan Batangalai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (LHP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) angkat bicara.

Mereka memastikan tidak pernah menerbitkan izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau UKL/UPL yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Dinas LHP Kabupaten HST, Muhammad Yani, saat dikonfirmasi Kamis (18/3/2021), juga menegaskan, belum ada koordinasi dengan pihak perusahaan maupun Pemprov Kalsel.

Baca juga: Penambangan Andesit di Pegunungan Meratus Kabupaten HST Ditolak, Ini Alasan Warga

“Secara aturan izinnya dari Pemprov. Jika memang mendapat izin Pemprov (Dinas Pertambangan), belum ada koordinasi,” tegas Yani.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD HST, Yazid Fahmi, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemantauan ke lokasi baliho yang dipasang dengan mencantumkan izin, luas lahan dan titik koordinat penambangan andesit di Desa Tandilang itu.

“Komisi II sudah menerima laporan warga lewat WA. Kami juga sudah mendatangi lokasi dan ternyata warga juga tidak mengetahui terkait izin menambang andesit di Pegunungan Meratus Kecamatan Batangalai Timur tersebut,” beber Yazid.

Pihaknya pun sudah mengecek ke Bagian Pembangunan Setda HST, apakah perusahaan tersebut ada mengurus perizinan terkait, dan hasil konfirmasi tidak ada.

Baca juga: Baliho Besar Tambang Andesit di Meratus HST Resahkan Warga, Klaim Miliki IUP 602.000 Hektar

“Kami menduga ada kemungkinan perusahaan itu fiktif, dengan modus melihat reaksi masyarakat dan pemerintah daerah,” lontar Yazid.

Upaya konfirmasi, lanjut dia, juga telah dilakukan Komisi II ke Dinas Pertambangan Kalsel. Dari Dinas Pertambangan juga mengaku tak ada mengeluarkan izin.

Kemudian, kata Yazid, meminta Pemkab HST maupun Pemprov Kalsel agar segera menyikapi hal itu.

“Jika benar diberikan izin tambang, akan mendapat penolakan keras dari masyarakat Kabupaten HST. Sebab, Pegunungan Meratus di Kabupaten HST sangat sensitif. Jika diutak-atik, karena berhubungan langsung dengan sungai besar di Barabai. Ini beda dengan di daerah lain,” pungkas Yazid.

(Banjarmasinpost.co.id/Hanani)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved