Breaking News:

Sengketa Pilgub Kalsel 2021

MK Putuskan PSU Pilgub Kalsel 2021, Ini Penyebab Pemilihan Suara Ulang di 7 Kecamatan

PSU) yang diputuskan oleh MK terhadap sengketa Pilgub Kalsel 2020 didasarkan atas dikabulkannya beberapa permohonan Denny Indrayana-Difriadi

banjarmasinpost.co.id/milna sari
Suasana nonbar di posko pemenangan BirinMu di Sekretariat DPD Golkar Kalsel, Jumat (19/3/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilgub Kalsel 2020 didasarkan atas dikabulkannya beberapa permohonan Pasangan Cagub Denny Indrayana-Difriadi.

Dalam pembacaan putusan MK Jumat (19/3/2021) pemilih 100 persen di Binuang beralasan menurut hukum.

Disebutkan jika ada pemilih yang sudah meninggal, dan yang bukan warga setempat mencoblos di Binuang, selain itu juga ada warga yang mencoblos atas nama warga lain.

Permohonan yang diterima lainnya adalah pembukaan kotak suara di PPK Banjarmasin Selatan yang juga dianggap beralasan menurut hukum.

Baca juga: Tanggapi Putusan MK PSU Ulang Pilgub Kalsel 2020, Relawan H2D: Kemarin Draw, Sekarang Kami Menang

Baca juga: Tanggapi Putusan MK PSU Ulang Pilgub Kalsel 2020, Relawan H2D: Kemarin Draw, Sekarang Kami Menang

Pembukaan kotak suara oleh PPK dengan alasan dilakukan cek yang diperintahkan oleh KPU RI dianggap tak sesuai dengan ketentuan.

Sementara penggelembungan suara di Kabupaten Banjar dianggap beralasan menurut hukum.

Tiga permohonan yang menurut MK beralasan menurun hukum membuat harus dilakukan PSU dalam Pilgub Kalsel.

Ketua MK yang menjadi pimpinan majelis Anwar Usman menyebutkan dalam konklusi jika telah terjadi pelanggaran daam penyelenggaraan Pikada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 enam Kecanmatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kola Banjarmasin).

Kecamatan Sambung Maknmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman
dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Baijar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang dan harus dilakukan PSU.

Sementara kecurangan dengan alat bukti tandon air jelas majelis hakim tidak terbukti, tagline bergerak dianggap sebagai alat kampanye dianggap tidak dapat dibuktikan, penyalahgunaan jabatan dengan menyematkan tagline bergerak tidak ada bukti.

Baca juga: BREAKING NEWS : Sengketa Pilgub Kalsel 2020, MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di 7 Kecamatan

Kemudian, paket bantuan sosial Covid 19 dengan foto Paman Birin dianggap tidak beralasan secara hukum.

Money politik tandem dengan calon bupati Banjar juga dianggap tidak beralasan menurut hukum.
(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Penulis: Milna Sari
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved