Ketua KPU Kalsel Sebut Anggaran PSU Pligub Kalsel Masih Dihitung

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel yang harus dilakukan bakal menjadi beban anggaran pemerintah.

Mengingat, tidak sedikit anggaran dikeluarkan untuk membiayai PSU yang berlangsung di tujuh kecamatan.

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji saat dihubungi via WA Senin (22/3/2021) mengatakan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan  diambil dari APBD Pemprov Kalsel.

"Dari anggaran APBD Pemprov Kalsel," ujarnya.

Baca juga: Jabatannya Belum Berakhir, Ini Kata Safrizal Terkait PSU Pilgub Kalsel

Baca juga: Kubu BirinMu Optimistis Raih 70 Persen Suara di PSU Pilgub Kalsel 2020

Baca juga: PSU Pilgub Kalsel 2020 di Kabupaten Banjar,  Berlangsung di 502 TPS di 5 Kecamatan

Terkait besaran anggaran PU, ia mengatakan saat ini masih dihitung. Termasuk dengan jadwal pelaksanaan pencoblosan. 

"Kami masih berkonsultasi dengan KPU RI terkait waktu pelaksanaannya," ujarnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Kalsel Divisi Penyelesaian Sengketa, Aris Mardiono mengaku pihaknya siap melaksanakan tugas sesuai fungsi pengawasan pada penyelenggaraan pemungutan suara ulang.

Setelah instruksi penyelenggara pemilu di pemerintah pusat sudah keluar maka Bawaslu Kalsel akan menunggu dan menyesuaikan dengan jadwal dan tahapan yang dibuat oleh KPU Kalsel. 

"Pada intinya kami selaku penyelenggara pemilu menunggu arahan pusat untuk membuat jadwal dan tahapan PSU," jelasnya.

Disebutkan Aris, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) PSU Kalsel mencapai 220 ribu pemilih sehingga diperlukan persiapan yang cukup panjang mulai dari melakukan pengawasan percetakan surat suara hingga pada pencoblosan nanti.

"Kami di Bawaslu akan melakukan proses tahapan tersebut, yang jadwalnya ditentukan KPU," ucapnya.

Kendati demikian karena menunggu arahan dari pusat pihaknya mengaku belum mengetahui skemanya bagaimana terkait rekruitmen panitia Adhoc.

Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah, mengakui adanya rencana pemberian dana hibah pilkada kepada KPU Kalsel untuk pelaksanaan PSU.

Pelaksanaan PSU, tentu berkonsekunsi bagi penganggaran.

"Mau tidak mau Pemprov Kalsel harus menyiapkan anggarannya,"katanya.

Baca juga: PSU Pilgub Kalsel 2020 di Binuang Tapin Berlangsung di 24 TPS, Diikuti 6.398 pemilih

Ia meminta KPU Kalsel segera berkoordonasi dengan pemerintah daerah untuk membicarakan pemberian dana hibah Pilkada ini.

"Segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk PSU ini," ujarnya.
(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)