Breaking News:

HSU Mantap

Bupati Abdul Wahid Sampaikan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di DPRD HSU

Bupati HSU Abdul Wahid HK sampaikan ke DPRD bahwa target pendapatan belanja dan daerah tidak tercapai dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19.

PEMKAB HSU
Bupati H Abdul Wahid HK saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai kepala daerah dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kota Amuntai, Kalimantan Selatan. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Rapat Paripurna tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2020.

Rapat Paripurna dihadiri Bupati HSU H Abdul Wahid HK, Sekretaris Daerah, serta Kepala SKPD dilingkungan Kabupaten HSU.

Rapat Paripurna dipimpin dan dibuka Ketua DPRD HSU, Almien Ashar Safari, didampingi Wakil Ketua I, Mawardi, SH, MM, dan Wakil Ketua II, Faturrahim. Anggota dewan yang hadir berjumlah 27 orang dan tidak hadir 3 orang.

Bupati HSU H Abdul Wahid HK dalam laporannya, menyampaikan mengenai kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, baik yang dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah maupun pengelolaan pembiayaan daerah.

Pada tahun 2020, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal pengelolaan pendapatan daerah telah berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Bupati H Abdul Wahid HK menyampaikan mengenai kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kota Amuntai, Kalimantan Selatan.
Bupati H Abdul Wahid HK menyampaikan mengenai kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kota Amuntai, Kalimantan Selatan. (PEMKAB HSU)

Namun, kendala yang dihadapi selama tahun 2020 adalah pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020.

Kondisi tersebut menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan, baik dari pos pendapatan asli daerah maupun dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Secara total, pendapatan hanya mampu terealisasi sebesar 95,09 persen, yaitu sebesar Rp 1.207.564.913.956,34. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp 1.269.865.899.942.

Kemudian, Wahid juga mengatakan, dampak negatif pandemi Covid-19 terlihat dari sisi belanja daerah yang mengakibatkan pencapaian realisasi belanja selama tahun 2020 hanya mencapai 83,36 persen,  yaitu sebesar Rp 1.223.129.865.888.

Halaman
12
Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved