Breaking News:

Berita Kotabaru

Komisi II DPRD Rencanakan Ajak Provinsi Kalsel Sharing Pengelolaan Terminal Kotabaru

Sekretaris Komisi II DPRD Kotabaru Awaludin mengakui terminal Stagen, Km 6, Desa Stagen, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru tidak berfungsi

Penulis: Herliansyah | Editor: Edi Nugroho
Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah
Sekretaris Komisi II DPRD Kotabaru, Awaludin SHut 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Sekretaris Komisi II DPRD Kotabaru Awaludin mengakui terminal Stagen, Km 6, Desa Stagen, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru tidak berfungsi optimal.

Tidak berfungsi optimal terminal, karena kabupaten mengikuti aturan undang-undang nomor 23 tahun 2014, kewenangan pengelolaan terminal B harus provinsi.

Akan tetapi, menurut Awaludin Pemerintah Kabupaten tetap punya wewenang. Kewenangannya, bagaimana Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan provinsi.

Memberikan anggaran dilakukan perbaikan kondisi terminal Stagen yang kini jauh dari refresentatif.

Baca juga: Polres Kotabaru Ungkap Penyebab Kebakaran di Stagen, Asal-usul Api dari Kompor Tak Dimatikan

Baca juga: Alami Gangguan Jiwa, Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Jalan Stagen Kotabaru

Baca juga: KalselPedia : Jam Keberangkatan Kapal Penyeberangan Stagen - Tarjun

Baca juga: Ditolak di Indramayu Desa Stagen, Kini Pembangunan TPST di Megasari Kotabaru Mulai Dilaksanakan

Selain keinginan ada anggaran perbaikan, Awaludin berharap untuk pengelolaan terminal pihak provinsi bisa sharing dengan kabupaten.

"Makanya saat ada kunjungan dalam provinsi. Konsultasi dengan provinsi, saya pastikan kami di Komisi II akan mendatangi Dinas Perhubungan," terang Awaludin.

Tak hanya itu, rencana juga akan mendatangi anggota DPRD provinsi untuk meminta anggaran, dengan harapan ke depan terminal di Stagen bisa bermanfaat bagi perekonomian masyarakat yang ada di sekitar.

Sebelumnya Sekretaris Dishub Kotabaru Hendra Indayana, tidak menepis, kondisi terminal Stagen kesan mati suri setelah pengelolaan menjadi kewenangan provinsi.

Hendra pun berjanji mengagendakan untuk berkoordinasi dengan Dishub provinsi. Duduk bersama mencari solusi terminal kembali beroperasi optimal.

Mirisnya kondisi terminal, Hendra tidak menepis, namun tidak bisa mengusulkan anggaran perbaikan karena kewenangan pengelolaan tidak di kabupaten.

"Saat berkoordinasi dengan rekan-rekan di provinsi akan disampaikan semua duduk persoalannya," ungkapnya. (Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved