VIDEO Padat Karya Libatkan 200 Orang Dilaksanakan Dibawah Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin memulai pelaksanaan program padat karya, Kamis (1/4/2021).

Bertempat di kawasan Pelabuhan Trisakti, kegiatan ini juga diikuti Kantor KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin, Kantor Disnav Kelas II Banjarmasin, Kantor UPP Kelas III Satui dan Kintap, serta PT Pelindo III Regional Kalimantan.

Diketahui, padat karya merupakan program prioritas nasional 2021 yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

Program tersebut bertujuan untuk mendukung pemberdayaan dan perekonomian masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Gereja di Banjarmasin Disterilisasi, Polda Kalsel Turunkan Satwa Pelacak Bahan Peledak

Baca juga: UPDATE Covid 19 Kalsel: Penambahan Positif 264 Orang, 261 Sembuh, 4 Meninggal

Kepala Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin, Rivolindo, mengatakan, Program Padat Karya tersebut didukung oleh mitra kerja, yakni DPD RI dan DPR RI.

"Program Padat Karya di Banjarmasin diikuti oleh 200 orang pekerja, kemudian untuk di Satui, Kintap dan Batulicin ada sendiri, semuanya terjadwal," kata Rivolindo.

Sementara itu, anggota Komite II DPD RI Dapil Kalsel, Habib Hamid Abdullah, menilai bahwa Program Padat Karya tersebut sangat tepat di laksanakan. Sebab sebagian masyarakat mengalami dampak pandemi.

"Sehingga dengan adanya stimulan seperti ini dapat membantu masyarakat, dan ini bukan hanya di sini, tapi juga di daerah lainnya," jelasnya.

Baca juga: Di Kabupaten Tanahbumbu Kalsel, Dari 143 BUMDes Ternyata Hanya 70 Yang Aktif

Baca juga: 20 Siswa SMA/SMK se Kota Banjarmasin Ikut Pelatihan Bapandung, Seni Teater Tradisional Banjar

Ditambahkan anggota Komisi II DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel), Rifqinizamy Karsa Yudha, pemerintah masih mengupayakan pemulihan ekonomi nasional masyarakat, di tengah keterbatasan anggaran karena dampak dari pandemi.

"Ini adalah bentuk komitmen dari pemerintah dan DPR untuk memulihkan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan keberpihakan pemerintah," ungkapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)