Breaking News:

Berita Tabalong

Bawaslu Tabalong Fokus Awasi Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Bawaslu Tabalong melayangkan surat ke KPU setempat terkait permintaan akses proses pemutakhiran DPB setiap bulan tahun 2021 yang telah dilakukan

banjarmasinpost.co.id/dony usman
Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Tabalong, M Fahmi Failasopa 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Sehubungan tidak adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Bumi Sarabakawa, saat ini jajaran Bawaslu Kabupaten Tabalong fokus melakukan pengawasan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) di daerah setempat.

Sebagai bentuk pengawasan, Bawaslu Tabalong telah melayangkan surat ke KPU setempat yang isinya terkait permintaan akses proses pemutakhiran DPB setiap bulan tahun 2021 yang telah dilakukan.

Sekedar diketahui, dalam proses pemutakhiran DPB menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hasil Pemilihan terakhir.

Berdasarkan data jumlah DPT Tabalong pada Pemilihan Serentak Lanjutan tahun 2020, yakni 170.212 Pemilih, dan DPTb sebanyak 915 Pemilih yang tersebar di 12 Kecamatan

Baca juga: Pembangunan Pasar Agribisnis di Tabalong Segera Dimulai, Ditargetkan Selesai Tahun ini

Baca juga: Narkoba Kalsel, Dua Pria Tak Berkutik Diamankan Petugas Satresnarkoba Polres Tabalong

Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Tabalong, M Fahmi Failasopa, Sabtu (3/4/2021) membenarkan pihaknya telah menyampaikan surat ke KPU Tabalong terkait proses pemutakhiran DPB.

"Suratnya sudah kita sampaikan Rabu (31/3/2021) tadi," katanya.

Dijelaskannya, apa yang mereka lakukan ini juga menindaklanjuti surat edaran Bawaslu RI No 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengawasan DPB.

Kemudian juga didasari adanya surat KPU RI Nomor 132, tertanggal 4 Februari 2021, perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021.

Baca juga: Mulai Terserang Hama, Petani Anjir Muara Berharap Padinya Tidak Rusak

"Dalam surat KPU RI No 132 itu memerintahkan KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang sudah selesai laksanakan Pilkada 2020, untuk mempersiapkan data 2024, untuk laksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Dony Usman
Editor: Eka Dinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved