Breaking News:

Tajuk

MTQ, Pilkades dan Covid

Apa yang terjadi pada MTQ ke-33 ini harus menjadi pembelajaran kita bersama, khususnya kabupaten di Kalsel yang akan menggelar Pilkades 2021

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - ADALAH putusan yang cepat dan tepat yang diambil PJ Gubernur Kalsel Safrizal ZA. Orang nomor satu di Kalsel ini menunda waktu pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, yang seharusnya dimulai Sabtu (3/4/2021), di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tentu penundaan ini sangat berdampak pada pesertanya. Tapi kita semua, khususnya peserta, harus mengerti dan mendukung keputusan penundaan MTQ itu. Hal tersebut untuk kebaikan dan kepentingan kita bersama. Kita tidak mau kalau MTQ itu akhirnya menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

MTQ akan menjadi klaster baru Covid-19 nyaris saja terjadi. Untungnya sebelum MTQ digelar diketahui (berdasarkan hasil pemeriksaan) ratusan peserta atau kafilah dan panitia positif Covid-19. Sangatlah berbahaya kalau mengabaikan hasil periksaan itu hanya untuk terlaksananya MTQ.

Apa yang terjadi pada MTQ ke-33 ini harus menjadi pembelajaran kita bersama, khususnya kepada kabupaten di Kalsel yang akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) 2021. Tindakan cepat dan tepat juga diperlukan bupati jika ada indikasi pilkades akan menjadi klaster baru Covid-19.

Di Kalsel sendiri, setelah sempat ditunda pelaksanaan di tahun 2020 akibat pandemik Covid-19, ada beberapa kabupaten yang menggelar pilkades 2021 ini. Di antaranya Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tahahlaut, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanahbumbu.

Di Kabupaten Banjar sebanyak 140 Desa akan melaksanakan pilkades. Kabupaten Tanahlaut sebanyak 26 desa yang akan menyelenggarakan pilkades, di antaranya di Desa Batuampar, Pantailinuh, dan Damithulu. Kabupaten Batola akan menggelar pilkades di 163 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Di Kabupaten Balangan akan digelar pilkades di 19 desa.

Dari banyak desa yang menggelar pilkades ini sudah bisa kita bayangkan akan terjadinya pengumpulan orang yang cukup besar. Ini sangat pontesial terjadinya penyebaran virus Covid-19. Untuk itu mau tidak mau protokol kesehatan (prokes) harus benar-benar dilaksanakan secara ketat di setiap tempat pemungutan suara. Dalam artian prokes harga mati.

Memang agak berat menunda lagi pelaksanaan pilkades 2021 kalau ditemukan adanya indikasi pilkades terpapar Covid-19. Namun untuk mencegah jangan sampai pilkades menjadi klaster baru Covid-19, masing-masing kepala daerah, lewat Tim Satgas Covid-19, lebih gencar lagi menyosialisakan prokes di desa-desa tempat di mana akan digelar pilkades.

Kita semua tentu tidak mengharapkan pilkades menjadi klaster baru Covid-19. Apalagi saat ini Kalsel sudah masuk dalam lima provinsi dengan sumbangan kasus baru tertinggi. Dari data sebaran kasus Covid-19 per 2 April 2021 menunjukkan Kalsel ada di posisi ke empat setelah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan. Yang terakhir Jawa Timur.

DKI Jakarta melaporkan 1.240 kasus baru dan 1.323 sembuh. Banten 850 kasus baru dan 1.510 sembuh. Jawa Barat 661 kasus positif baru dan 483 sembuh.

Kalimantan Selatan 283 kasus baru dan 116 pasien dinyatakan sembuh. Jawa Timur 274 kasus baru dan 277 sembuh.

Pilkades silakan jalan. Salurkan suara sesuai hati nurani. Tapi jangan lupa, prokes harga mati. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved