Breaking News:

Berita Palangkaraya

Dewan Kalteng Bahas Perda Daerah Aliran Sungai, Penambang Ilegal Bakal Ditertibkan

Dalam menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kalimantan Tengah agar tidak mengalami kerusakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam tahu

banjarmasinpost.co.id / faturahman
Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalteng, ini merupakan, salah satu dari 11 sungai yang pernah diperiksa tercemar merkuri akibat maraknya penambangan emas ilegal di hulu sungai. 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Dalam menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kalimantan Tengah agar tidak mengalami kerusakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam tahun ini akan membuat Peraturan Daerah untuk menjaga semua sungai yang di Bumi Tambun Bungai.

Anggota DPRD Kalteng , Duwel Rawing, Selasa (6/4/2021) membenarkan, pihaknya dalam proses pembahasan tentang peraturan daerah (Perda) untuk menjaga atau mengamankan agar DAS di Kalteng tidak rusak akibat penambangan liar di sungai, pembabatan hutan mangrov dan lainnya.

Duwel Rawing yang pernah menjabat sebagai Bupati Katingan, ini, mengatakan, menjaga DAS di Kalteng agar tidak rusak sangat penting, karena sungai selama ini banyak dimanfaatkan warga Kalteng untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga jangan sampai rusak.

"Disepanjang DAS Katingan dipinggiran sungai itu banyak terdapat rotan dan tanaman mangrov itu harus di jaga, demikian juga dengan praktek pertambangan ilegal di sungai menggunakan mesin alkon dan mercuri ini harus dihentikan, karena ini merusak lingkungan," ujarnya.

Baca juga: Gelar PPDB Jalur Prestasi, MAN Kapuas Kalteng Terima 108 Peserta Didik Baru

Baca juga: Tingkatkan Layanan, Kehumasan DPRD Kalsel Lakukan Studi Komparasi ke Kalteng

Baca juga: VIDEO Petani Rotan Kalteng Kembali Bergairah Harga Rotan Mulai Naik

Baca juga: Penumpang Angkutan Laut dan Udara di Kalteng Turun Selama Februari 2021

Kader PDI-Perjuangan ini, menegaskan, untuk menjaga sungai agar tidak rusak sudah ada aturannya dalam undang-undang sehingga, perlu dibuat perda sebagai dasar pengaturannya."Saat ini perdanya masih kami bahas tentunya nanti akan juga membahas praktek ilegal mining dan perambahan hutan mangrov didalamnya," ujarnya.

Informasi terhimpun, menyebut, Sebanyak 11 daerah aliran sungai Kalimantan Tengah telah tercemar merkuri, akibat maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin, berdasarkan, pemeriksaan rambut dan darah para penambang rata-rata juga telah terkontaminasi.

Berdasarkan, hasil penelitian Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Kalteng dan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (Balai POM) yang dilakukan beberapa tahun silam, karena maraknya aktifitas penambangan emas di hulu sungai yang berlangsung sejak lama menggunakan air raksa sebagai bahan pemisah emas dan pasir di Sungai. (banjarmasinpost.co.id / faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Edi Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved