Breaking News:

Kalsel Bergerak

Kalsel Bersiap Terapkan Raperda Berbasis Digital

Raperda berbasis digital menggunakan aplikasi e-Perda inovasi Kemendagri dibahas dalam pertemuan yang dibuka Asisten Ekobang Pemprov Kalsel.

BIRO ADPIM SETDAPROV KALSEL
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Saiful Azhari, membuka rapat persiapan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Selasa (6/4/2021). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat persiapan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam rangka fasilitasi Raperda dan Raperkada melalui aplikasi e-Perda.

Rapat berlangsung di Gedung  Idham Chalid, Perkantoran Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, Selasa (6/4/2021). 

Aplikasi e-Perda adalah sebuah inovasi dan terobosan yang dilahirkan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri untuk menyediakan aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah 

Keberadaanya juga untuk mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah.

Rapat dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Saiful Azhari, mewakili Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA.

Direktur Produk Hukum Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun MSi, memaparkan tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah kepada para pejabat di Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (6/4/2021).
Direktur Produk Hukum Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun MSi, memaparkan tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah kepada para pejabat di Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (6/4/2021). (BIRO ADPIM SETDAPROV KALSEL)

Narasumber Direktur Produk Hukum Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun MSi, dengan peserta dari Biro Hukum Provinsi Kalsel dan Bagian kabupaten/kota se-Kalsel.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) meluncurkan aplikasi e-Perda, Rabu (13/1/2021),  diikuti Kepala Biro Hukum Provinsi se-Indonesia, Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota terpilih, Pejabat dari Pusdatin Setjen Kemendagri, serta  Administrator dan Jabatan fungsional tertentu Ditjen Otda.

Aplikasi e-Perda dapat mempercepat proses kegiatan dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah.

Sehingga, pemerintah daerah tidak perlu membuat sistem aplikasi sejenis dan cukup menggunakan  e-Perda tersebut dalam menunjang kegiatan pemerintahan daerah.

Halaman
12
Penulis: Milna Sari
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved