Breaking News:

Berita Banjarmasin

Penggabungan SKPD Pemprov Kalsel, Pj Sekda Kalsel Sebut Efektif 2022

Penggabungan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan dilaksanakan efektif di tahun 2022.

banjarmasinpost.co.id/milna sari
Pj Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar mengungkapkan penggabungan SKPD di Pemprov aktif dilaksanakan 2022, Rabu (7/4/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penggabungan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan dilaksanakan efektif di tahun 2022.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, sesuai dengan draft Revisi Perda Provinsi Kalsel Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalsel,  beberapa SKPD akan dilakukan penggabungan dan ada SKPD yang dimekarkan.

Diantaranya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ( Balitbangda) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dianggap tugas dan fungsinya layak digabungkan.  

"Reformasi birokrasi atau perampingan organisasi ini agar birokrasi berjalan lebih efektif dan efisien," ujar Roy saat ditemui di DPRD Kalsel Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Tindaklanjuti Arahan KPK, Sekda Kotabaru Minta Tiga SKPD Ini Segera Sertifikasi Aset

Baca juga: Resmi Dilantik, Perampingan SKPD, Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Jadi Prioritas Bupati Balangan

Baca juga: Rampingkan SKPD di Balangan, Bupati Terpilih Abdul Hadi Sisakan 22 Perangkat Daerah

Roy mengungkapkan pelaksanaannya akan dilakukan efektif pada tahun depan.

"Mudah-mudahan tahun depan dapat kita laksanakan," sambungnya.

Lebih lanjut Roy berharap, dengan digabungkannya dua SKPD ini menjadi satu urusan pemerintahan menjadi lebih mudah baik dari segi alokasi anggaran maupun pada penyusunan program kedepan.

"Kita akan maksimalkan baik dari alokasi anggaran, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia (SDM)," tambahnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM Syarifuddin mengatakan sesuai surat Mendagri Nomor 130/1970/OTDA tanggal 26 Maret 2021, perihal penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota daerah diberi waktu sampai Juni 2021.

"Sebab itu, Pemprov Kalsel harus segera melakukan langkah cepat untuk melalukannya," ucap Bang Dhin.

Bang Dhin melanjutkan, tujuan penyederhanaan birokrasi, untuk mewujudkan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN), percepatan sistem kerja, dan fokus pada pekerjaan fungsional. Selain itu, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai pemerintah.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi ini memerlukan percepatan realisasi, serta dukungan yang luas.

Dengan harapan mendorong kepemimpinan dari eselon I dan II, demi menggerakkan birokrasi yang ramping, taktis dalam mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan yang cepat.

Baca juga: Lantik 5 Pejabat, Paman Birin Minta Kepala SKPD Bekerja Cepat Atasi Dampak Bencana

Bang Dhin berharap, dengan penyederhanaan sistem birokrasi tersebut sinergisitas instansi pusat dan daerah ke depannya akan lebih baik dalam proses pengambilan keputusan, melayani masyarakat, serta memberikan perizinan dalam konteks investasi.

"Penyederhanaan birokrasi ini akan berdampak, leader dari birokrasi ada di tangan eselon satu dan dua. Menjadi keharusan Pemprov Kalsel memilih kader terbaik dan berkompeten untuk jabatan eselon satu dan dua. Saya tekankan, jangan asal pilih atau salah pilih pejabat," pungkasnya. 
(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Penulis: Milna Sari
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved